Ilustrasi: Gedung perkantoran BNI. (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengumumkan berakhirnya masa jabatan Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Hal tersebut seiring dengan pengangkatan Suminto sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), 15 Oktober 2025, pengakhiran jabatan Suminto di jajaran Dewan Komisaris BNI berlaku efektif sejak tanggal pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisioner LPS, yakni pada 8 Oktober 2025.
“BNI menerima informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada 9 Oktober 2025, sesaat setelah penetapan dilakukan,” tulis manajemen BNI.
Baca juga: BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect cash
Sementara pengukuhan pengakhiran masa jabatan Suminto sendiri akan dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BNI.
“Pengukuhan pengakhiran jabatab Bapak Suminto akan dilakukan pada RUPS perseroan terdekat,” tulis perseroan.
Diketahui, pada Rabu, 8 Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto melantik sekaligus mengambil sumpah ADK LPS periode 2025–2030 di Istana Negara.
Petinggi LPS ini dilantik setelah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 22 September 2025. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan.
Baca juga: Strategi BNI Life Dorong UMKM Melek Asuransi
Berikut ini susunan komisioner LPS periode 2025-2030:
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More