Nusa Dua – Berbagai negara yang sedang menggalakkan pembangunan di bidang infrastruktur, kini mulai melibatkan pihak swasta sebagai solusi dalam pembiayaan dan pendanaannya. Salah satu yang mulai sering dilakukan adalah penggunaan dana investasi berbasis syariah, khususnya untuk menjembatani kebutuhan pendananaan antara pihak swasta dan pemerintah.
Karena itu, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018 mengatakan, pihaknya mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Bila melihat kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur saat ini, masih ada gap yang harus kita isi. Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, potensi keterlibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur sangatlah besar, terutama bila melihat berbagai perkembangan dunia saat ini. Dalam satu dekade terakhir, keuangan Islam menjadi salah satu segmen yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim
“Karena itu saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Kerjasama Pemerintah dan Bada Usaha, maka akan berpeluang untuk mendatangkan pandanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional,” ucapnya.
Berdasarkan laporannya, infrastruktur global membutuhkan sekitar US$3-4 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Multilateral Development Bank per tahun, hanya sekitar US$300 miliar. McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar US$120 trilun yang tersimpan di bank. Karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.
Pembahasan soal pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG ini adalah atas kerjasama Grup Bank Dunia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). Menteri Keuangan berharap agar forum ini bisa menghasilkan berbagai pemikiran dan platform yang bernilai bagi para pengambil kebijakan dan para investor, khususnya dalam hal pembiayaan infrastruktur. (*)
Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More
Jakarta - PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil pada kisaran… Read More
Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More
Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More
Jakarta - Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono menjelaskan kronologis polisi tembak polisi yang melibatkan bawahannya,… Read More
Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mendukung langkah PLN… Read More