News Update

Di IMF-WB Bali, Menkeu Dorong Keuangan Syariah Berperan Dalam Infrastruktur

Nusa Dua – Berbagai negara yang sedang menggalakkan pembangunan di bidang infrastruktur, kini mulai melibatkan pihak swasta sebagai solusi dalam pembiayaan dan pendanaannya. Salah satu yang mulai sering dilakukan adalah penggunaan dana investasi berbasis syariah, khususnya untuk menjembatani kebutuhan pendananaan antara pihak swasta dan pemerintah.

Karena itu, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Rabu, 10 Oktober 2018 mengatakan, pihaknya mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Bila melihat kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur saat ini, masih ada gap yang harus kita isi. Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, potensi keterlibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur sangatlah besar, terutama bila melihat berbagai perkembangan dunia saat ini. Dalam satu dekade terakhir, keuangan Islam menjadi salah satu segmen yang berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim

“Karena itu saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam Kerjasama Pemerintah dan Bada Usaha, maka akan berpeluang untuk mendatangkan pandanaan yang cukup besar dari para investor Muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan berbasis konvensional,” ucapnya.

Berdasarkan laporannya, infrastruktur global membutuhkan sekitar US$3-4 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Multilateral Development Bank per tahun, hanya sekitar US$300 miliar. McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar US$120 trilun yang tersimpan di bank. Karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.

Pembahasan soal pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG ini adalah atas kerjasama Grup Bank Dunia dengan Bank Pembangunan Islam (IDB). Menteri Keuangan berharap agar forum ini bisa menghasilkan berbagai pemikiran dan platform yang bernilai bagi para pengambil kebijakan dan para investor, khususnya dalam hal pembiayaan infrastruktur. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Tunjuk Bank Kalsel Jadi Bank Devisa, Potensi Transaksi Rp400 Triliun

Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More

57 mins ago

Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun

Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More

1 hour ago

Peluncuran Produk Asuransi Heritage+

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More

1 hour ago

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

2 hours ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

5 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

8 hours ago