Di IMF-WB 2018, BI dan The Fed Bicarakan Dampak Kondisi Global ke Negara Berkembang

Nusa Dua – Dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-WB) 2018 yang diselenggarakan di Bali, Bank Indonesia (BI) melakukan diskusi dengan Bank Sentral AS (The Fed) untuk membahas perkembangan ekonomi global, dan normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di negara-negara maju

Adapun pertemuan tersebut dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Bank Sentral AS (Chairman of the Federal Reserve), Jerome Powell, di Nusa Dua, Bali, 12 Oktober 2018. Dalam pertemuan ini, kedua bank sentral membicarakan dampak dari kondisi global yang tak menentu.

“Membahas perkembangan ekonomi global, normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di negara-negara maju, serta dampaknya pada negara-negara berkembang (emerging market),” ujar Perry.

Selain itu, di depan Jerome Powell, Gubernur BI juga menjelaskan ketahanan perekonomian Indonesia dal menghadapi dampak rambatan ekonomi global yang didukung oleh bauran kebijakan (policy mix) yang dilakukan oleh BI bersama dengan Pemerintah. Terlebih, intensitas perang dagang yang semakin meningkat juga menjadi perhatian utama.

IMF juga menilai, kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian yang dipicu oleh intensitas perang dagang yang meningkat. Bahkan ketegangan perdagangan yang terjadi saat ini dapat mengurangi 1 persen produk domestik bruto (PDB) global hingga 2019.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dalam sambutannya mengatakan, bahwa IMF telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hingga akhir tahun ini dikisaran sebesar 3,7 persen, atau turun dari proyeksi IMF yang sebelumnya yang mencapai 3,9 persen. Begitu juga di tahun depan, ekonomi global diprediksi tumbuh sebesar 3,7 persen.

“Kami memperkirakan bahwa eskalasi ketegangan perdagangan saat ini dapat mengurangi PDB global hampir 1 persen selama dua tahun ke depan,” kata Lagarde.

Dirinya juga meminta agar semua negara di dunia bisa bekerjasama menangani permasalahan perdagangan. Namun yang utama, sistem perdagangan global perlu direformasi menjadi lebih baik dan adil untuk semua negara. “Kita perlu mengurangi sengketa ini. Itu berarti memperbaiki sistem, bersama-sama,” jelas Lagarde. (*)

Rezkiana Nisaputra