News Update

DEN Nilai Stimulus Likuiditas Belum Mampu Dongkrak Kredit Perbankan

Poin Penting

  • Dewan Ekonomi Nasional mencatat kredit perbankan (termasuk BPR) hanya tumbuh 7,9 persen yoy, masih di bawah level 10 persen
  • Investasi jadi penopang yang tumbuh 17,8 persen, disusul konsumsi 7,2 persen dan modal kerja 5,7 persen
  • Sementara penempatan dana SAL Rp276 triliun di bank BUMN dan penurunan BI-Rate ke 4,75 persen dinilai belum efektif, diduga akibat lemahnya permintaan kredit.

Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberi tanggapan atas pertumbuhan kredit perbankan dalam negeri yang terbilang moderat.

Catatan DEN menunjukkan, pertumbuhan kredit perbankan, termasuk jika dikombinasikan dengan kredit milik bank perekonomian rakyat (BPR), berada di kisaran 7,9 persen secara year on year (yoy).

Kredit investasi menjadi penopang utama dari pertumbuhan kredit, dengan angka pertumbuhan 17,8 persen. Disusul dengan naiknya kredit konsumsi yang mencapai 7,2 persen, serta kredit modal kerja yang hanya tumbuh 5,7 persen.

Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua DEN, menyebut kebijakan pemerintah masih belum memberi dampak maksimal terhadap pertumbuhan kredit. Salah satunya adalah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN.

Baca juga: Kasus-Kasus Kriminalisasi Kredit Macet yang Membelit BPD

“Ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata, hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit,” kata Mari di webinar OJK Institute bertajuk Economic Outlook 2026, Kamis, 19 Februari 2026.

Di sekitar kuartal III 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memang menempatkan dana SAL di 5 bank. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan total mencapai Rp276 triliun.

Menurut Mari, penempatan tersebut diharapkan mampu mendorong likuiditas. Namun efeknya belum begitu terasa dan memberi dampak bagi laju pertumbuhan kredit di Indonesia.

“Apakah masalah waktu? Pertumbuhan kredit masih di bawah 10 persen, (tepatnya) di 7,9 persen. Jadi belum kelihatan dapatnya kepada peningkatan kredit,” lanjut Mari.

Ia juga melihat penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) Bank Indonesia (BI), sudah diturunkan sebanyak 6 kali sepanjang 2025. Per Desember 2025, BI-Rate berada di kisaran 4,75 persen.

Baca juga: Menata Ulang Kredit UMKM di Era Data dan Kepercayaan

Melihat kebijakan tersebut yang belum sepenuhnya berdampak terhadap kredit, Mari menduga ada permasalahan dari sisi demand kredit yang menurun. Hal ini buntut dari beberapa permasalahan ekonomi dalam negeri.

“Masalah supply sudah teratasi. Tapi, masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya tentunya dengan pertumbuhan ekonomi, pelemahan daya beli, dan seterusnya,” jelasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Pengumuman! Mulai 1 April 2026, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari

Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More

7 hours ago

Laba Bank Mega Tumbuh 28 Persen pada 2025

Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More

8 hours ago

Refocusing Anggaran, Pemerintah Klaim Bisa Hemat Rp130 Triliun

Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More

8 hours ago

Penyaluran MBG Dipangkas, Potensi Hemat Bisa Tembus Rp20 Triliun

Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More

8 hours ago

KB Bank Bidik Pembiayaan Wholesale Tumbuh 70 Persen di 2026, Begini Strateginya

Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More

9 hours ago

Airlangga Klaim Penerapan WFH Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More

9 hours ago