Ekonomi dan Bisnis

Demi Pembangunan, Jokowi Minta 42 Ribu Aturan Dirampingkan

Jakarta–Masih banyaknya aturan dan perizinan yang terlalu berbelit telah mengambat pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terlihat pada banyaknya Undang-Undang, di mana saat ini Indonesia memiliki 42 ribu aturan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, aturan yang sebanyak 42 ribu tersebut perlu dirampingkan agar tidak menghambat pembangunan ekonomi nasional. Aturan itu sendiri mencakup Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan aturan lainnya.

“Saya rasa ini akan sangat menyulitkan dan menghambat kita sendiri, kecepatan kita bertindak jadi terhambat karena aturan ini. Ini kita harus kurangi sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.

Dia berharap, agar aturan yang dianggap tidak terlalu diperlukan dapat segera dikurangi atau dihapus tanpa dilakukan pengkajian lebih lanjut. Seperti contohnya, di Kementerian Dalam Negeri, kata dia, ada 3.000 perizinan yang tidak perlu dan menghambat pembangunan.

“Saya sudah minta pada Mendagri, 3000 perizinan ini harus hilang semuanya. Seperti perda distribusi, perda perizinan, itu aneh-aneh. Semakin saya baca itu semakin aneh. Tak usah dikaji, hapus saja,” tegas Jokowi.

Selain itu, dirinya juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tak terlalu banyak mengeluarkan aturan-aturan. “DPR tak usah bikin Undang-Undang terlalu banyak, tapi yang penting kualitasnya baik,” tutup Jokowi. (*)

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

4 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

4 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

4 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

4 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

4 hours ago

IHSG Ditutup Melesat 4,42 Persen ke Level 7.279, BRPT hingga PTRO jadi Top Gainers

Poin Penting IHSG melonjak 4,42% ke level 7.279, dengan mayoritas saham (623) ditutup menguat. Seluruh… Read More

4 hours ago