Jokowi; Kampanye presiden. (Foto: Erman)
Jakarta–Masih banyaknya aturan dan perizinan yang terlalu berbelit telah mengambat pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terlihat pada banyaknya Undang-Undang, di mana saat ini Indonesia memiliki 42 ribu aturan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, aturan yang sebanyak 42 ribu tersebut perlu dirampingkan agar tidak menghambat pembangunan ekonomi nasional. Aturan itu sendiri mencakup Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan aturan lainnya.
“Saya rasa ini akan sangat menyulitkan dan menghambat kita sendiri, kecepatan kita bertindak jadi terhambat karena aturan ini. Ini kita harus kurangi sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.
Dia berharap, agar aturan yang dianggap tidak terlalu diperlukan dapat segera dikurangi atau dihapus tanpa dilakukan pengkajian lebih lanjut. Seperti contohnya, di Kementerian Dalam Negeri, kata dia, ada 3.000 perizinan yang tidak perlu dan menghambat pembangunan.
“Saya sudah minta pada Mendagri, 3000 perizinan ini harus hilang semuanya. Seperti perda distribusi, perda perizinan, itu aneh-aneh. Semakin saya baca itu semakin aneh. Tak usah dikaji, hapus saja,” tegas Jokowi.
Selain itu, dirinya juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tak terlalu banyak mengeluarkan aturan-aturan. “DPR tak usah bikin Undang-Undang terlalu banyak, tapi yang penting kualitasnya baik,” tutup Jokowi. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting: Pemerintah masih mengkaji apakah gaji ke-13 ASN akan terkena efisiensi anggaran. Keputusan final… Read More
Poin Penting Kredit infrastruktur Bank Mandiri mencapai Rp491,63 triliun hingga Februari 2026, tumbuh 30,8% secara… Read More
Poin Penting Restrukturisasi BUMN ditargetkan rampung 2026, dengan fokus pada perbaikan fundamental agar lebih sehat,… Read More
Poin Penting IHSG menguat signifikan 3,39% ke level 7.207 pada sesi I, didorong sentimen positif… Read More
Poin Penting Kemenkop dan MUI berkolaborasi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi berbasis syariah.… Read More
Poin Penting: Pemerintah menahan harga BBM subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah perlambatan… Read More