Jakarta – Daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional tertekan. Wakil Ketua ISEI Jakarta Aviliani menilai, pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak akan efektif, apabila tidak dibarengi dengan dorongan sisi demand atau permintaan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang ditawarkan pemerintah saat ini lebih banyak di sisi supply, seperti penjaminan kredit modal kerja, hingga KUR dengan bunga subsidi. Padahal, permintaan atau demand kredit saat ini sedang rendah. Sehingga, stimulus pemerintah menjadi kurang efektif.
“Saat ini, pemerintah ingin perekonomian tumbuh dengan memperbolehkan perbankan memberikan kredit. Namun, permintaan akan kredit tersebut rendah. Sekarang yang dibutuhkan adalah dorongan demand pada masyarakat,” ujar Aviliani dalam diskusi ISEI yang digelar virtual di Jakarta, Kamis, 10 September 2019.
Aviliani menambahkan, stimulus supply seperti penjaminan kredit modal kerja dan pinjaman tanpa bunga belum diperlukan untuk saat ini. Dirinya khawatir jika tetap diberikan, pinjaman dan kredit tersebut akan menjadi kredit macet karena debitur kesulitan mengangsur. Akan lebih baik apabila pemerintah dapat mengalihkan stimulus pada sisi supply ke sisi demand.
“Dalam waktu beberapa bulan ke depan, pemerintah perlu mengalihkan dana Rp400 triliun pada supply ke demand yang hanya Rp200 triliun. Intinya adalah memindahkan supply ke demand, terutama di fiskal,” pungkasnya. (*) Evan Yulian Philaret.
Jakarta - Orderkuota berkolaborasi dengan Nobu meluncurkan Madera, sebuah rekening digital serba bisa. Peluncuran Madera… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai lawatan kenegaraan perdana ke sejumlah negara, antara lain… Read More
Jakarta - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung program pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi… Read More
Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen penuh untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat… Read More
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat penerimaan pajak hingga Oktober 2024 mencapai Rp1.517,53 triliun,… Read More
Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, dengan mengunjungi sejumlah negara… Read More