Poin Penting
Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 2,68 persen atau Rp689,1 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target awal RAPBN 2026 yang sebesar 2,48 persen atau Rp638,8 triliun dari PDB. Artinya, defisit ini naik senilai Rp50,3 triliun.
“Persentase defisit terhadap PDB yang awalnya 2,48 persen, kini menjadi penyesuaiannya 2,68 persen atau ada kenaikan 0,2 persen,” kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, dalam Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026, Kamis, 18 September 2025.
Baca juga: Rendahnya Penyerapan Anggaran BGN, DPR Khawatir KKN Muncul
Sementara itu, target pendapatan negara di RAPBN 2026 juga ditingkatkan menjadi Rp3.153,6 triliun, dari sebelumnya Rp3.147,7 triliun atau naik Rp5,9 triliun.
Kemudian, penerimaan perpajakan menjadi Rp2.693,7 triliun, meningkat Rp1,7 triliun dari target sebelumnya Rp2.692 triliun.
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp336 triliun yang naik Rp1,7 triliun dari sebelumnya Rp334,3 triliun.
Selain itu, belanja negara dalam RAPBN 2026 juga meningkat menjadi Rp3.842,7 triliun dari target sebelumnya Rp3.786,5 triliun atau naik Rp56,2 triliun. Belanja negara tersebut, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp593 triliun.
Baca juga: RAPBN 2026 Disepakati: Pertumbuhan 5,4 Persen dan Fokus Konsumsi Rumah Tangga
Selanjutnya, keseimbangan primer RAPBN 2026 ditargetkan surplus sebesar Rp89,7 triliun naik Rp50,3 triliun dibandingkan dari sebelumnya yang sebesar Rp39,4 triliun.
Sejurus dengan itu, pembiayaan anggaran juga meningkat menjadi Rp689,1 triliun naik Rp50,3 triliun dari target sebelumnya senilai Rp638,8 triliun.
“Kenaikannya ke mana saja, sudah ada di Bapak/Ibu sekalian belanja terhadap K/L-K/L yang untuk memenuhi pertama tentu TKD tadi Rp43 triliun. Sisanya belanja pusat khususnya pendidikan dan beberapa K/L serta di cadang,” ungkap Said. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Volume trading tokenisasi aset di platform PINTU meningkat 45% secara bulanan pada Februari… Read More
Poin Penting Pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga untuk mencegah defisit APBN melampaui batas 3… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyindir kritik yang menyebut ekonomi Indonesia hancur dan… Read More
Poin Penting Askrindo berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026 untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan… Read More
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan kinerja 57 perusahaan asuransi jiwa pada periode Januari–Desember 2025.… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menerbitkan Perppu untuk menaikkan… Read More