Defisit APBN Memburuk, NU Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Negara Segera

Jakarta – Di tengah tantangan fiskal nasional dan krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola penerimaan negara, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menggelar forum bertajuk ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs.

Forum ini mengusung tema krusial yakni ‘Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional’.

Diskusi tersebut menjadi wadah strategis pertukaran gagasan antar cendekiawan lintas disiplin dan lintas iman.

Baca juga: Prabowo Tetap Prioritaskan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Sesuai RPJMN 2025-2029

Ketua PBNU, KH Aizuddin Abdurrahman atau Gus Aiz, menyampaikan bahwa terdapat tiga hal yang diperlukan dalam pengelolaan pajak yakni, pintar, berani, dan benar.

Menurutnya, prinsip menjalankan regulasi perpajakan membutuhkan kepintaran sekaligus keberanian dan kebenaran.

“Pintar dan berani saja tidak cukup, harus benar. Jadi, apa yang diupayakan harus benar. Menjaga tiga hal itu salah satu amanah yang dihasilkan organisasi dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada,” tandasnya.

Baca juga: Struktur Badan Penerimaan Negara Ternyata Sudah Disusun Sejak Kampanye Prabowo

Ketua ISNU Forum, Hery Haryanto Azumi menyebut, NU sebagai organisasi atau civil society memiliki peran sangat besar terhadap program-program pemerintah, termasuk kontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penerimaan negara.

“Siapa pun hari ini akan bertanya kepada NU, bagaimana pandangan NU terhadap pembentukan badan penerimaan negara (BPN), pertumbuhan 8 persen, dan program Presiden Prabowo terkait bagaimana membangun kemandirian, profil geopolitik yang lebih berwibawa,” kata Hery.

Data Fiskal Perkuat Urgensi Pembentukan BPN

Mengutip data Kementerian Keuangan per April 2025, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp557,1 triliun, atau hanya 18,54 persen dari target Rp3.005 triliun. Hal ini menyisakan defisit sebesar Rp444,57 triliun.

Sementara itu, realisasi pajak stagnan di kisaran 10 persen selama lima tahun terakhir.

Baca juga: Menkop Apresiasi Dukungan Muslimat NU dalam Program Makan Bergizi Gratis

Karena itu, NU menegaskan bahwa wacana pembentukan BPN tidak semata merupakan agenda teknokratik, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan gotong royong.

“Bagaimana Badan Penerimaan Negara itu menjadi alternatif dari situasi defisit anggaran hari ini,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra