Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjabarkan kondisi keuangan dalam APBN 2018 dimana hingga Agustus 2018 telah mencapai defisit Rp150 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR-RI. Sri Mulyani menyebut, angka tersebut masih jauh lebih baik dari angka defisit pada tahun lalu.
“Defisit total APBN sampai Agustus sudah Rp150 triliun dimana kalau tahun lalu posisi Agustus APBN sudah mengalami defisit Rp220 triliun. Jadi ini perbaikan dari sisi postur APBN,” kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI Jakarta, Senin 10 September 2018.
Baca juga: Target Kurs RAPBN 2019 Masih Lebih Tinggi Dari Rata-Rata 2018
Sri Mulyani menambahkan, realisasi sampai 31 Agustus 2018, growth penerimaan negara situasinya sangat dinamis namun masih menunjukan keniakan sangat solid. Sri Mulyani mengatakan, untuk angka primary balance tercatat masih surplus Rp11,5 triliun.
“Dari secara keseluruhan posisi 31 Agustus kita primary balance masih surplus Rp11,5 Triliun. Tahun lalu bulan Agustus primary balance defisit Rp84 triliun. Jadi itu melonjak perbaikannya jauh lebih sangat nyata,” tambah Sri Mulyani.
Dengan begitu, pihaknya mengaku akan terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran negara dengan terus berkordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga.
“Kami tetap menjaga fiskal tetap hati-hati karena dalam situasi yang tidka pasti ini kita butuh APBN untuk menjaga ekonomi baik stabilitasi maupun alokasi dan distribusi,” tukas Sri Mulyani.(*)
Oleh Tim Infobank SEMARANG, sebuah ruang pengadilan menjadi panggung sebuah drama yang memilukan sekaligus mengusik… Read More
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More