Ilustrasi: Defisit RAPBN 2026/istimewa
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berada bawah 2,8%. Hal ini jauh lebih rendah dari susunan APBN 2023 yang berada di bawah 3%.
“Karena penerimaan lebih bagus dan waktu kita desain APBN-nya kan relatif cukup konservatif sehingga penerimaan kita masih ada momentum yang cukup bagus sehingga ini akan mengurangi defisit,” kata Febrio kepada Wartawan di Kementerian Keuangan, Rabu 31 Mei 2023.
Menurutnya, anggaran belanja pun akan tetap tumbuh positif, sehingga defisit tersebut didorong karena penerimaan negara yang sangat baik.
“Belanja kita nggak berkurang, belanja kita tetap akan tumbuh positif. Jadi ini lebih kepada sisi penerimaannya yang akan lebih relatif cukup bagus. Tapi kita tetap waspada, nanti kita liat aja,” ungkap Febrio.
Baca juga: Kemenkeu Optimis Kinerja Investasi di Tahun Politik Bakal Moncer
Sementara itu, Chief Economist BCA David Sumual memproyeksikan defisit APBN akan berada di kisaran 2,5% atau lebih rendah, didorong dari sisi penerimaan cukup baik di kuartal I 2023.
Meskipun, memasuki kuartal II 2023 dan kuartal II 2023 penerimaan pemerintan non pajak atau bukan pajak akan lebih rendah dikarenakan harga komoditas yang mulai menurun.
“Itu kelihatan akan sedikit menurun tapi dari sisi perpajakan dan lain-lain masih cukup baik, dan kita juga saving cukup besar dari penerimaan non pajak tahun lalu, jadi bisa lebih rendah,” jelasnya.
Di sisi lain, tambahnya, hal tersebut didukung karena Indonesia di mata investor asing juga jauh lebih menarik dibandingkan dengan negara lain yang manajemen fiskalnya kurang baik.
“Manejemen fiskalnya kita jauh lebih bagus dari sisi konservatisme beda dengan negara-negara maju waktu pandemic. Sehingga kelihatan dari sisi likuiditas maupun juga kebijakan fiskalnya terlalu ekspansif dan kita lihat dampaknya ke inflasi mereka (negara maju) jauh lebih tinggi dari kita,” pungkas David. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More