Moneter dan Fiskal

Defisit APBN Diproyeksi di Bawah 2,8%

Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berada bawah 2,8%. Hal ini jauh lebih rendah dari susunan APBN 2023 yang berada di bawah 3%.

“Karena penerimaan lebih bagus dan waktu kita desain APBN-nya kan relatif cukup konservatif sehingga penerimaan kita masih ada momentum yang cukup bagus sehingga ini akan mengurangi defisit,” kata Febrio kepada Wartawan di Kementerian Keuangan, Rabu 31 Mei 2023.

Menurutnya, anggaran belanja pun akan tetap tumbuh positif, sehingga defisit tersebut didorong karena penerimaan negara yang sangat baik.

“Belanja kita nggak berkurang, belanja kita tetap akan tumbuh positif. Jadi ini lebih kepada sisi penerimaannya yang akan lebih relatif cukup bagus. Tapi kita tetap waspada, nanti kita  liat aja,” ungkap Febrio.

Baca juga: Kemenkeu Optimis Kinerja Investasi di Tahun Politik Bakal Moncer

Sementara itu, Chief Economist BCA David Sumual memproyeksikan defisit APBN akan berada di kisaran 2,5% atau lebih rendah, didorong dari sisi penerimaan cukup baik di kuartal I 2023.

Meskipun, memasuki kuartal II 2023 dan kuartal II 2023 penerimaan pemerintan non pajak atau bukan pajak akan lebih rendah dikarenakan harga komoditas yang mulai menurun.

“Itu kelihatan akan sedikit menurun tapi dari sisi perpajakan dan lain-lain masih cukup baik, dan kita juga saving cukup besar dari penerimaan non pajak tahun lalu, jadi bisa lebih rendah,” jelasnya.

Di sisi lain, tambahnya, hal tersebut didukung karena Indonesia di mata investor asing juga jauh lebih menarik dibandingkan dengan negara lain yang manajemen fiskalnya kurang baik.

“Manejemen fiskalnya kita jauh lebih bagus dari sisi konservatisme beda dengan negara-negara maju waktu pandemic. Sehingga kelihatan dari sisi likuiditas maupun juga kebijakan fiskalnya terlalu ekspansif dan kita lihat dampaknya ke inflasi mereka (negara maju) jauh lebih tinggi dari kita,” pungkas David. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

2 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

3 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

3 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

4 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

5 hours ago