News Update

Debitur Mampu Jangan Ajukan Penundaan Cicilan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mampu untuk tidak mengajukan penundaan cicilan baik ke perbankan maupun leasing. Hal ini dinilai akan mengganggu kinerja industri jasa keuangan ditengah pandemik virus corona (COVID-19).

“Bagi nasabah yang mempunyai kemampuan membayar mesekipun usahanya kena kami imbau kepada debitur dan pemijam kalau masih mempunyai ruang untuk nyicil, karena tabungan banyak, perusahaan induk kaya atau karena masih orang tua masih membantu silakan untuk tetap membayar angsurannya,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Minggu 5 April 2020.

Menurutnya, kategori debitur yang layak mendapatkan stimulus telah diatur dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

OJK juga mempersilahkan masing-masing bank untuk membuat syarat dan ketentuan restrukturisasi maupun penundaan cicilan bagi debitur yang terdampak dari covid-19 baik langsung maupun tidak langsung

“Secara normal ada tiga kriteria untuk ditetapkan kategori lancar (restrukturisasi), yaitu diantaranya prospek usaha dan kondisi debitur itu. Jadi meskipun ketetapan membayar dalam kondsi normal prospek usaha dan kondisi debitur tetap dihitung,” ujar Wimboh.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, mekanisme restrukturisasi kredit atau pembiayaan bisa dilaksanakan berdasarkan penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
a. penurunan suku bunga
b. perpanjangan jangka waktu
c. pengurangan tunggakan pokok
d. pengurangan tunggakan bunga
e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

5 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

6 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

6 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

1 day ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

1 day ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

1 day ago