Jakarta – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri 2025 akan melemah. Kondisi ini diperkirakan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang tidak optimal.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menyebutkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dua bulan pertama tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama melemahnya konsumsi. Hal ini tecermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 yang mengalami penurunan sebesar 0,4 persen secara month-to-month.
Padahal jika dilihat secara historis, pada periode 2022 hingga 2024, biasanya terjadi kenaikan IKK pada Januari karena ada optimisme konsumen pada awal tahun. Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi pada Februari 2025.
Data lain juga menunjukkan pola serupa. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025 turun menjadi 211,5, lebih rendah dibandingkan Desember 2024 yang mencapai 222.
“Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025, mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025,” kata Huda dalam keterangannya.
Baca juga: Daya Beli Loyo, Pemerintah Luncurkan Program ‘Belanja di Indonesia’ Lebaran 2025
Dengan kondisi tersebut, Huda memperkirakan perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri 2025 akan lebih lemah dibandingkan tahun lalu.
“Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2025, akan melemah sebesar -16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024. Tambahan uang beredar hanya di angka Rp114,37 triliun. Sedangkan tahun 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadan dan Hari Raya Idulfitri mencapai Rp136,97 triliun,” ujar Huda.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menambahkan, dengan penurunan jumlah uang beredar selama Ramadan dan Idulfitri tahun ini akan berdampak pada pembentukan PDB nasional yang kurang optimal.
Berdasarkan modelling CELIOS, tambahan PDB akibat Ramadan dan Idulfitri 2024 mencapai Rp168,55 triliun. Namun, pada 2025, angka ini diprediksi turun menjadi Rp140,74 triliun atau turun 16,5 persen.
“Sedangkan keuntungan pengusaha hanya Rp84,19 triliun, jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp100,83 triliun,” ungkap Bhima.
Baca juga: Daya Beli Lesu, BI Ingatkan Risiko Perlambatan Kredit
Bhima melanjutkan, indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total DPK (Dana Pihak Ketiga). Hal ini tidak pernah terjadi pada awal pemerintahan sebelumnya.
Pada awal periode Jokowi-JK, simpanan perorangan porsinya 58,5 persen dan Jokowi-Amin sebesar 57,4 persen.
“Merosotnya porsi tabungan perorangan, mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut,” tambah Bhima.
Dengan berbagai indikator ekonomi tersebut, CELIOS memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 hanya mencapai 5,03 persen secara year-on-year. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2024 yang mencapai 5,11 persen.
Baca juga: Jelang Lebaran Permintaan Paylater dan Pindar Melonjak, Celios Wanti-wanti Kredit Macet
Bhima menyebutkan, perkiraan pertumbuhan memperhitungkan dampak dari momen Ramadan dan Idulfitri 2025 yang secara siklus mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2024.
Namun, faktor seasonal yang diikuti pembagian THR tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi.
“Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat paska lebaran, karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan. Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya” tutup Bhima. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More