Datangi DPR, Menkeu Laporkan Kondisi Perekonomian Semester Pertama
Jakarta — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) pada hari ini mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dengan diwakili oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara. Dalam rapat kerja tersebut Pemerintah diagendakan melaporkan kondisi perekonomian nasional pada semester pertama 2018.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi perekonomian makro dan postur APBN masih dalam keadaan sehat dan stabil.
“Kondisi real pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,1 persen karena BPS akan sampaikan bulan Agustus awal. Perkiraan ini didukung oleh indikator investasi Internasional trade, dan konsumsi,” kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI Jakarta, Selasa 17 Juli 2018.
Baca juga: DPR Panggil Pemerintah Bahas Panja RAPBN 2019
Selain itu angka inflasi juga dinilai masih stabil bila dilihat dari target APBN 2018 sebesar 3,5% sedangkan realisasi pada semester I-2018 diangka 3,1%. Sementara untuk nilai tukar sendiri pada target APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per USD sedangkan realisasi semester I-2018 rata-rata Rp 13.746 per USD.
Tak hanya itu, pada angka realisasi penerimaan perpajakan tercatat juga tumbuh 14,3% atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2017 sebesar 9,6%. Begitu juga realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 64,2% atau lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu.(*)
Poin Penting KB Bank melalui GenKBiz Yogyakarta mendukung wirausaha muda berbasis ESG dengan program inkubasi… Read More
Poin Penting OJK berencana menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari saat… Read More
Poin Penting KBMI 1 mencakup 59 bank atau 56 persen bank umum nasional. Meski aset… Read More
Poin Penting BSI resmi berstatus Persero sejak 23 Januari 2026 dan menegaskan fokus penguatan bisnis… Read More
Poin Penting CFX pangkas biaya transaksi hingga 50% untuk meningkatkan daya saing kripto nasional. Biaya… Read More
Poin Penting OJK menegaskan pelaksanaan demutualisasi bursa efek baru dapat dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan… Read More