Ilustrasi: Pemerintah tarik utang baru. (Foto: istimewa)
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 mencapai USD433,3 miliar atau Rp7.001 triliun (asumsi kurs Rp16.160/USD), tumbuh 6,1 persen secara tahunan (year on year/yoy). Posisi ULN tersebut melambat dibanding kuartal I 2025 yang mencapai 6,4 persen (yoy).
“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN swasta yang melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari triwulan sebelumnya,” ujar Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI dalam keterangannya, Jumat, 15 Agustus 2025.
Kemudian, ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2025 sebesar USD210,1 miliar atau setara Rp3.394 triliun, tumbuh sebesar 10,0 persen yoy. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 sebesar 7,6 persen yoy.
Baca juga: S&P Pertahankan Peringkat Utang RI di Level BBB dengan Outlook Stabil
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
Denny menyebut, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 19,0 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,9 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen.
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.
Sementara, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada triwulan II 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD194,9 miliar atau Rp3.149 triliun, mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen yoy, lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,0 persen yoy pada triwulan sebelumnya.
Perkembangan tersebut bersumber dari ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi 1,4 persen yoy di tengah ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang tumbuh 2,3 persen yoy.
Sementara berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,5 persen dari total ULN swasta.
“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,7 persen terhadap total ULN swasta,” tandasnya.
Baca juga: Target Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB 2026 Naik Jadi 39,66-39,73 Persen
Adapun struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal tersebut tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 30,5 persen pada triwulan II 2025. Ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang mencapai 30,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,0 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More