Menko Darmin Sebut, Pertumbuhan Ekonomi Masih Bisa Sentuh 5,3%
Kebutuhan investasi yang tinggi, tidak dibarengi dengan permodalan yang kuat, sehingga mendorong pemerintah mengundang investor asing. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Masih rendahnya perencanaan keuangan di tengah masyarakat yang saat ini terjadi, menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Pasalnya, hal tersebut menjadi kerentanan tersendiri bagi perekonomian nasional.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015. Menurutnya, kondisi ini harus dapat dipelajari lebih dalam, sehingga perekonomian nasional tidak lagi rentan khususnya dari segi keuangan.
“Ekonomi kita itu rentan apalagi dari segi keuangan, kita merasakan hari ini, seperti apa perencanaan keuangannya, tabungan rendah,” ujar Darmin.
Dia menilai, ditengah rendahnya masyarakat yang menabung, membuat perbankan sulit untuk memberikan pembiayaannya. Padahal, kebutuhan investasi saat ini tergolong tinggi, sehingga pemerintah pun lebih cenderung mengundang investor asing untuk membiayai infrastruktur dalam negeri.
“Tabungan rendah, tapi kebutuhan investasi tinggi. Lalu kita harus undang modal. Kelihatannya, semakin lama semakin tinggi kerentanannya. Tapi ini untuk masa ke masa, jangka panjang,” tutup Darmin. (*)
@rezki_saputra
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More