Kebutuhan investasi yang tinggi, tidak dibarengi dengan permodalan yang kuat, sehingga mendorong pemerintah mengundang investor asing. Rezkiana Nisaputra
Jakarta – Masih rendahnya perencanaan keuangan di tengah masyarakat yang saat ini terjadi, menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan. Pasalnya, hal tersebut menjadi kerentanan tersendiri bagi perekonomian nasional.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015. Menurutnya, kondisi ini harus dapat dipelajari lebih dalam, sehingga perekonomian nasional tidak lagi rentan khususnya dari segi keuangan.
“Ekonomi kita itu rentan apalagi dari segi keuangan, kita merasakan hari ini, seperti apa perencanaan keuangannya, tabungan rendah,” ujar Darmin.
Dia menilai, ditengah rendahnya masyarakat yang menabung, membuat perbankan sulit untuk memberikan pembiayaannya. Padahal, kebutuhan investasi saat ini tergolong tinggi, sehingga pemerintah pun lebih cenderung mengundang investor asing untuk membiayai infrastruktur dalam negeri.
“Tabungan rendah, tapi kebutuhan investasi tinggi. Lalu kita harus undang modal. Kelihatannya, semakin lama semakin tinggi kerentanannya. Tapi ini untuk masa ke masa, jangka panjang,” tutup Darmin. (*)
@rezki_saputra
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More