Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mulai menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada lima bank himpunan milik negara (himbara). Salah satunya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), memperoleh alokasi Rp10 triliun untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pembiayaan.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat pemerintah mengalokasikan dana tersebut. Menurutnya, kebijakan ini dapat membentu mengurangi tekanan likuiditas perbankan akibat dampak geopolitik global.
Anggoro menyatakan, alokasi dana yang diberikan kepada BSI senilai Rp10 triliun akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk memperkuat Financing to Deposit Ratio (FDR).
“Bagi BSI yang memperoleh alokasi dana Rp10 triliun dari program ini, tentunya akan memperkuat Financing to Deposit Ratio (FDR) Perseroan sehingga dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor riil,” kata Anggoro kepada Infobanknews, dikutip, Sabtu, 13 September 2025.
Baca juga: OJK Awasi Ketat Pengelolaan Duit Negara Rp200 Triliun di 5 Bank Himbara
Selain itu, ia menambahkan, penetapan imbal hasil sebesar 80,476 persen dari BI Rate diharapkan bisa menurunkan imbal hasil dana kelembagaan pemerintah lainnya di bank sehingga margin pembiayaan dapat ditekan.
Anggoro menegaskan, sebagai bank milik negara, BSI akan mengoptimalkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
“Sebagai bank yang mendapat amanah men-support program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, tentu dana ini akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan,” ungkapnya.
Baca juga: Penempatan Rp200 T ke Bank Bisa Tingkatkan Kredit 11 Persen, Namun Ada Syaratnya
Dengan strategi tersebut, Anggoro optimistis langkah ini akan mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sejauh ini kinerja BSI solid dan sustain. Hingga Juli 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan dobel digit,” tambahnya.
Buka halaman selanjutnya untuk mengetahui rincian alokasi Rp200 triliun dari Menkeu Purbaya untuk lima bank Himbara...
Page: 1 2
Poin Penting IFAC menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk memperkuat profesi akuntansi di Asia Pasifik, termasuk… Read More
Poin Penting BAKN DPR RI mendorong peninjauan ulang aturan KUR, khususnya agar ASN golongan rendah… Read More
Poin Penting IHSG menguat ke 8.655,97 dan sempat mencetak ATH baru di level 8.689, didorong… Read More
Poin Penting Konsumsi rumah tangga menguat jelang akhir 2025, didorong kenaikan penjualan ritel dan IKK… Read More
Poin Penting Kementerian PKP tengah memetakan kebutuhan hunian bagi korban banjir bandang di Sumatra melalui… Read More
Poin Penting Livin’ Fest 2025 resmi digelar di Denpasar pada 4-7 Desember 2025, menghadirkan 115… Read More