Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membuka ruang bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk ikut menggarap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada sektor manufaktur.
“Jadi nanti kita akan arahkan Danantara kepada KEK Manufaktur,” kata Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Menurut Edwin, keterlibatan Danantara dalam KEK ini telah sesuai dengan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Mantan Menteri Pertahanan itu berharap KEK menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Tanah Air, sekaligus mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis hilirisasi dan industrialisasi.
Baca juga : Dilantik Jadi Menteri P2MI, Segini Kekayaan Mukhtarudin
“Kan memang sesuai arahan dari Pak Presiden untuk Danantara bisa mendorong (KEK), paling tidak membantu finansial. Sementara fokusnya di manufaktur, ” jelasnya.
Meski tak menyebut nominal anggaran yang akan digelontorkan Danantara untuk masing-masing KEK, namun pihaknya bersama Danantara dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan membahas hal tersebut.
“Sementara ini, lagi dipersiapkan pertemuan dengan Danantara untuk pembahasan lebih lanjut. Kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk masing-masing KEK,” terangnya.
Baca juga : Dilantik Jadi Menteri P2MI, Segini Kekayaan Mukhtarudin
Berdasarkan data DEN, hingga semester I 2025, realisasi di 25 KEK yang beroperasi di Indonesia secara kumulatif tercatat Rp294,4 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 187.376 orang.
Sementara itu, sebagian besar investasi di KEK berfokus pada industri manufaktur, seperti di KEK Kendal, Gresik, dan Batang. Dari total 25 KEK, 7 di antaranya berada di Pulau Jawa dan 18 di luar Jawa. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More