Danantara Pastikan Aturan Tantiem Direksi-Komisaris BUMN Sudah Berlaku

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia memastikan aturan mengenai pemberian tantiem atau insentif bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi berlaku.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menyampaikan aturan tersebut telah diberlakukan sejak keluarnya Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.

“Sudah dilaksanakan langsung, saya sudah keluarin aturannya. Ya harus dijalankan,” ujar Rosan, dikutip dari ANTARA, Rabu, 20 Agustus 2025.

Rosan menegaskan, aturan tersebut memastikan bahwa jajaran komisaris BUMN tidak lagi memperoleh tantiem atau insentif apa pun.

“Jadi memang, komisaris tidak mendapatkan tantiem sama sekali,” tegasnya.

Baca juga: Prabowo Hapus Tantiem Komisaris-Direksi BUMN: Kalau Keberatan, Berhenti!

Sementara itu, pemberian tantiem bagi direksi hanya didasarkan pada kinerja operasional atau pendapatan perusahaan.

“Untuk direksi, perhitungan tantiemnya hanya didasarkan dari operasional atau pendapatan,” jelasnya.

Pemangkasan Jumlah Komisaris

Selain aturan tantiem, Danantara juga mulai memangkas jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN menjadi maksimal enam orang, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah mulai dijalankan juga di (BUMN) perbankan, contohnya dari 12 sampai 13 sudah jadi 6, jadi 6. Jadi sudah kita jalankan juga,” imbuhnya.

Baca juga: Breaking! Danantara Melarang Komisaris BUMN Dapat Tantiem dan Jatah Insentif Direksi Dikurangi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 menegaskan agar Danantara menghapus tantiem bagi direksi BUMN yang merugi.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” kata Presiden Prabowo.

Selain itu, ia juga menegaskan perlunya reformasi tata kelola BUMN, termasuk pembatasan jumlah komisaris maksimal enam orang.

“Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya, pengelolaannya secara, tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra