Jakarta – PT Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon) menyatakan menunda spin-off atau memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini, karena dihapusnya kewajiban bank untuk memisahkan unit usahanya di dalam UU PPSK.
Seperti diketahui, sebelumnya tertuang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa spin-off wajib dilakukan selambatnya pada akhir Juni 2023.
Wakil Direktur Utama Danamon Honggo Widjojo Kangmasto mengatakan, awalnya Bank Danamon sudah melakukan persiapan untuk melakukan spin-off UUS. Tetapi, dengan disahkannya UU PPSK pada Desember 2022 maka pihaknya menunda untuk melakukannya.
“Maka pada bulan Januari kemarin kami bersurat lagi kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK), bahwa kita juga akan mengikuti undang-undang untuk menunda spin-off ini,” ujar Honggo di Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
Honggo menambahkan, hal ini dimaksud agar bank memiliki banyak waktu, sehingga bisa mengembangkan bisnis dengan lebih baik lagi. Pihaknya pun sedang menunggu aturan POJK yang baru.
“Kita akan mengikuti POJK terbaru, draft yang kita baca bahwa pada saat aset 50% atau diberikan waktu 10-15 tahun, ini belum final, kita lagi tunggu POJK-nya,” ungkapnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More
Poin Penting Pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp316 triliun pada 2025, tumbuh 8% yoy, terdiri… Read More
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More