Jakarta – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) membidik angka realisasi bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) miliknya mencapai Rp10 triliun hingga akhir tahun 2019.
“Sekarang bisnis KPR kita realisasinya punya Rp8,6 triliun dan akhir tahun kita targetkan mencapai Rp10 triliun, dan kita mau coba terus masuk di double digit,” kata Secured Business Head of Bank Danamon Baraningrum di Jakarta, Selasa 16 Juli 2019.
Menurutnya, bisnis KPR saat ini masih menunjukan pertumbuhannya ditengah tantangan stagnansi penjualan rumah. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir bisnis penjualan rumah khusunya KPR masih dalam masa survive.
“Kita berada di lima tahun terakhir dalam masa survive pada bisnis KPR. Itu disebabkan oleh adanya penurunan penjualan karena investasi dibatasi,” ucap Baraningrum.
Sebagai informasi, pada Kuartal-I 2019 saja Bank Danamon mercatatkan penyaluran kredit pemilikan rumah sebesar Rp8,3 triliun atau tumbuh 27 persen bila dibandingkan dengan setahun sebelumnya.
Sedangkan menurut sumber Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2019 mencapai Rp5.451,8 triliun atau tumbuh 11% (yoy). Angka tersebut tercatat sedikit lebih rendah bila dibandingkan bulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 11,1% (yoy).
Sedangkan untuk Kredit Konsumsi (KK) pada Mei 2019 tumbuh melambat sebesar 8,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 9,0% (yoy) yang disebabkan oleh perlambatan kredit pemilikan rumah (KPR). Pertumbuhan kredit KPR sebesar 13,4% (yoy) pada bulan Mei 2019, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh 13,8% (yoy). (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More