Direksi danamon paparkan kinerja kuartalan. (Foto: Erman)
Jakarta–Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Bank Danamon) yang digelar hari ini menyetujui pembayaran dividen tahun buku 2015, sebesar 30% dari laba bersih Perseroan atau kurang lebih Rp717,99 miliar.
Sementara jika dihitung per lembarnya setara Rp74,90 per lembar saham untuk dibagikan pada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Sedangkan 1% dari laba bersih akan dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sesuai ketentuang Undang-Undang.
“Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan,” kata Sng Seow Wah, Direktur Utama Bank Danamon di Jakarta, 28 April 2016.
Seperti diketahui, pada 2015 Bank Danamon mencatat laba bersih Rp2,39 triliun. Sng Seow Wah mengatakan, Danamon terus memperkuat franchise, layanan serta sumber daya manusia untuk tetap menjadi salah satu pemain kunci di segmen UKM, Komersial, Konsumer serta Mass Market.
“Kami memperluas dan memperkuat Transaction Banking Danamon, serta membentuk struktur sales and distribution baru untuk memberdayakan dan memudahkan cabang-cabang Danamon melayani nasabah lebih baik sekaligus meningkatkan produktifitas seluruh jaringan cabang,” tambahnya.
Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui pengunduran diri Fransiska Oei dari jabatannya sebagai Direktur yang berlaku efektif 17 Mei 2016 serta mengangkat Adnan Qayum Khan dan Heriyanto Agung Putra sebagai Direktur, berlaku efektif pada saat uji kelayakan dan kepatutan dari OJK. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More