Ilustrasi: Nilai investasi pembangunan IKN sudah mencapai Rp35 triliun/istimewa
Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) hingga 25 Agustus 2023 telah menyalurkan sebesar Rp723 miliar untuk pendanaan lahan bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Angka tersebut digunakan untuk pendanaan dua proyek, yaitu akses jalan dan kawasan inti pusat pemerintahan seperti kantor Presiden, Kementerian dan lain sebagainya.
“IKN untuk tahun 2023 LMAN sudah menyalurkan Rp723 miliar, ini suatu capaian yang sangat baik. Karena untuk pembangunan IKN tidak mungkin kontruksinya bisa dibangun jika lahannya belum dibebaskan,” ujar Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, Basuki Purwadi dalam Taklimat Media LMAN, Senin 28 Agustus 2023.
Baca juga: Urgensi 9 Pokok Perubahan UU IKN, Pemerintah Ajukan Draf RUU ke DPR
Secara rinci, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Kementerian Keuangan, Qoswara menambahkan, pendanaan pembebasan lahan untuk akses jalan di IKN sebesar Rp466,183 miliar. Sedangkan, untuk kawasan inti sebesar Rp257,933 miliar.
“Ini IKN yang dibayar sekarang, tapi kita tidak boleh melupakan di daerah kalimantan timur yang juga berdekatan dengan IKN, LMAN juga melakukan pendanaan atas PSN nya. Yaitu Bendungan Sepaku Semoi Rp148,933 miliar dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Rp552,403 miliar sehingga totalnya Rp701,336 miliar,” ungkapnya.
Adapun, total alokasi pendanaan untuk IKN sebesar Rp2,475 triliun dari total alokasi pendanaan LMAN secara keseluruhan sebesar Rp144,466 triliun yang terhitung dari awal LMAN berdiri. Yang sudah direalisasikan hingga saat ini sebesar Rp116,046 triliun.
Baca juga: Soal Tenaga Kerja Asing di Proyek IKN, Pengamat: Tetap Dibutuhkan, Asalkan…
Dari total alokasi tersebut, diantaranya juga digunakan untuk pendanaan PSN Proyek Strategis Nasional (PSN) pada periode Januari hingga 25 Agustus 2023 yang mencapai Rp10,378 triliun. Kemudian, pendanaan yang terbesar di alokasikan untuk lahan jalan tol sebanyak 52 proyek yang menyerap sebesar Rp8,224 triliun. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More