Jakarta- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (TK) mencatatkan Dana kelolaannya hingga November 2017 telah mencapai Rp 305 triliun. Tak hanya itu, tercatat dana kelolaan juga mengalami pertumbuhan hingga double digit dibandingkan pada tahun lalu.
“Dana kelolaan kita pada periode November 2017 telah mencapai Rp 305 triliun atau tumbuh 22,48% bila dibandingkan November 2016
yang hanya sebesar Rp 249 triliun,” ungkap Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Bandja seusai menghadiri pemberian klaim karyawan KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu 3 Januari 2017.
Dari total dana kelola tersebut, tercatat portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan yang paling banyak masih ditempatkan pada surat berharga negara (SBN) yakni sebesar 62%. Irvansyah menyebut, pihaknya telah menjalankan regulasi dari OJK.
“Kami sudah melampaui batas ketentuan investasi sebesar 50% seperti yang disyaratkan OJK,” tambah Irvansyah.
Irvansyah menjelaskan, selain SBN BPJS Ketenagakerjaan juga menempatkan investasinya pada instrumen lain. Yakni pada saham yakni sebesar sebesar 17%, deposito sebesar 12%, reksadana sebesar 7% serta 1% di investasi langsung.
Dirinya menyebut, total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini tercatat 45 juta Peserta. Namun untuk peserta yang aktif hanya sebesar 25,4 juta. Dirinya terus mendorong pihak perusahaan terutama BUMN agar dapat berpartisipasi dalam program yang dicanangkan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More