Dampak Paket Kebijakan IX, Masih Butuh Waktu

Jakarta– Ekonom Riset Mandiri Sekuritas, Leo Rinaldy mengatakan, implementasi Paket Kebijakan Ekonomi IX masih perlu untuk dicermati. Pasalnya, disamping impor sapi, pembangunan infrastruktur listrik dan usaha untuk menurunkan beban logistik akan membutuhkan waktu sehingga berdampak pada ekonomi.

“Kami meyakini paket ekonomi pemerintah tersebut membidik momentum pertumbuhan dan pada saat yang sama mengelola tekanan inflasi melalui perbaikan logistik. Pengembangan pemerintah pada infrastruktur listrik dan efisiensi beban logistik adalah beberapa dari faktor kunci untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” kata Leo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis 28 Januari 2016.

Sementara itu, lanjutnya, impor sapi dan penurunan beban logistik diprediksi dapat meringankan tekanan inflasi ke depannya. Seperti diketahui, dwelling time Tanjung Priok selama 4,7 hari setelah program pengurangan ditetapkan presiden dari sebelumnya 6,3 hari pada 2015 dan 8 hari pada 2014.

“Meskipun demikian, implementasi dari paket tersebut harus dicermati ke depannya. Di samping impor sapi, pembangunan infrastruktur listrik dan usaha untuk menurunkan beban logistik akan membutuhkan waktu sehingga berdampak pada ekonomi,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi IX yang dibagi ke dalam beberapa sektor, yaitu listrik, daging sapi, dan logistik. Pengembangan infrastruktur listrik akan dipercepat menjadi 8,8% per tahun untuk meningkatkan elektrifikasi rasio dari 87,5% menjadi 97,2% pada 2019.

Untuk melakukan itu, pemerintah akan menerbitkan peraturan yang mendukung akuisisi lahan untuk bangunan transmisi dan kecenderungan untuk menyuntik tambahan modal pemerintah ke PLN.

Pada daging sapi, pemerintah akan membolehkan impor sapi dari beberapa negara yang lebih luas cakupannya untuk menutup kekurangan dan selisih dari permintaan 674.700 ton dan suplai 439.500 ton.

Yang terakhir, sektor logistik akan dideregulasi dengan harapan pada kenaikan efisiensi. Langkah yang diambil adalah menetapkan standar jasa pos komersial dan publik, pemangkasan lead time pelabuhan dengan single billing dan electronic systems.(*) Ria Martati