Jakarta – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menjadi perhatian banyak sektor termasuk sektor jasa keuangan khususnya perbankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kondisi kenaikan harga BBM ini merupakan jawaban pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran akibat kenaikan harga minyak dunia dan subsidi energi yang melonjak, yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi maupun fiskal.
“Kenaikan yang ditetapkan pemerintah, memberikan kejelasan mengenai posisi dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan fiskal yang berkelanjutan sekalipun ketidakpastian dunia terhadap harga minyak terus berlangsung,” ungkap Mahendra, Senin, 5 September 2022.
Dia menegaskan, bahwa perekonomian Indonesia akan tetap stabil ditengah kenaikan harga BBM subsidi. “Namun dari beberapa skenario dan perkiraan yang dihitung seluruhnya tetap menggambarkan pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh diatas 5%,” pungkasnya.
Baca juga: BBM Subsidi Naik, Ancaman Inflasi Hingga Kemiskinan di Depan Mata
Menurutnya, perbankan harus memberikan kepercayaan untuk bisa menyalurkan kredit, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga serta dapat mengurangi risiko. Selain itu, kredit juga tetap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif maupun investasi.
“Kami berharap akan bisa semakin memanfaatkan jumlah likuiditas yang secara relatif maupun absolut masih cukup disalurkan lebih banyak lagi kepada debitur sektor riil baik kredit modal kerja maupun kredit investasi,” kata Mahendra. (*) Irawati
Jakarta - Sektor perbankan Indonesia terus menunjukkan performa yang gemilang, didukung oleh fundamental yang kuat,… Read More
Jakarta - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)… Read More
Jakarta - Pada pembukaan perdagangan pagi ini, Selasa, 19 November 2024, pukul 9:00 WIB, Indeks… Read More
Jakarta - BNI Sekuritas melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara teknikal hari ini (19/11)… Read More
Jakarta - Otorit Jasa Keuangan (OJK) bersiap-siap menerima limpahan pengawasan aset kripto mulai Januari 2025.… Read More
Jakarta – Sejumlah perusahaan modal ventura merespons rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen… Read More