Daftar Politisi yang Diberi “Jatah” Jabatan Komisaris BUMN oleh Jokowi

Jakarta – Satu per satu, politisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming kini mulai mendapatkan ‘jatah’ posisi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak tangung-tanggung, mereka (politisi) ditempatkan sebagai komisaris di sejumlah BUMN berskala besar. Hal ini tertuang dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lalu, siapa saja politisi yang menduduki posisi komisaris BUMN?

Grace Natalie

Pada Senin, 10 Juni 2024, holding BUMN yang bergerak di bidang pertambangan MIND ID telah menggelar RUPS. Dalam RUPS tersebut, para pemegang saham sepakat untuk mengangkat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie sebagai komisaris.

“RUPS Tahunan MIND ID menyetujui pemberhentian dengan hormat Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS Tahunan menyetujui pengangkatan Grace Natalie Louisa sebagai Komisaris,” ujar Hendi Prio Santoso, Direktur Utama MIND ID dalam keterangan resminya dikutip 12 Juni 2024.

Baca juga: Bikin Ngiler! Segini Kisaran Gaji Grace Natalie Jadi Komisaris MIND ID

Sebelum diangkat menjadi komisaris MIND ID, Grace Natalie terlebih dulu dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Staf Khusus Presiden pada 17 Mei 2024.

Sementara dalam karier politiknya, Grace Natalie tercatat menjadi salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Grace diketahui mendukung arah pemerintahan Presiden Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Saat ini, PSI sendiri dikomandoi oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Fuad Bawazier

Selain Grace Natalie, salah satu keputusan lainnya dalam RUPS MIND ID adalah mengangkat Fuad Bawazier sebagai komisaris utama.

Fuad Bawazier menggantikan posisi Doni Munardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang meninggal dunia tahun lalu.

Diketahui, Fuad merupakan mantan Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan VII Orde Baru. Kala itu, dia menjadi Menteri Keuangan Indonesia ke-19.

Fuad sempat menduduki sejumlah posisi di parlemen Indonesia. Mulai dari anggota MPR RI perwakilan Partai Amanat Nasonal (PAN) pada periode 1999-2004 hingga anggota DPR RI dari perwakilan PAN periode 2004-2009.

Dalam karier politiknya, Fuad saat ini tercatat sebagai politisi Partai Gerindra, yang mengusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2024, Fuad menjabat sebagai Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Simon Aloysius Mantiri

Politisi lainnya yang diangkat menjadi komisaris lainnya adalah Simon Aloysius Mantiri.

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Simon yang juga tercatat sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini sebagai komisaris utama (Komut) dan independen PT Pertamina (Persero).

Pria asal Desa Kamasi, Tomohon, Sulawesi Utara ini menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur pada 2 Februari 2024 lalu.

Penunjukan resmi Simon digelar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pertamina yang dilaksanakan pada Senin, 10 Juni 2024.

“Pemegang Saham telah menunjuk Bapak Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama Pertamina, serta menugaskan Bapak Condro Kirono sebagai Komisaris Independen Pertamina,” tulis keterangan resmi manajemen dikutip 12 Juni 2024.

Baca juga: Gelar RUPST, Begini Susunan Direksi dan Komisaris GOTO Terbaru Usai Ditinggal Pendirinya

Siti Nurizka Puteri Jaya

Politisi Partai Gerindra lainnya yang mendapatkan “jatah” posisi sebagai komisaris BUMN adalah Siti Nurizka Puteri Jaya.

Anak usaha BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), yakni PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengangkat Siti Nurizka Puteri Jaya sebagai komisaris utama (komut) menggantikan Setya Utama.

Pengangkatan Siti Nurizka sebagai komut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pupuk Sriwidjaja Palembang pada Senin (10/6).

Selain sebagai komisaris utama, Siti Nurizka Puteri Jaya juga merangkap sebagai komisaris independen.

Saat ini, Siti Nurizka juga tercatat sebagai Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra. Dalam karier politiknya, jebolan Universitas Trisaksi dan magister Universitas Gadjah Mada ini sempat menjabat sebagai kepala pemberdayaan wanita DPP Partai Gerindra (2015-2020). Dia juga pernah dipercaya sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra. (*)