Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting

• Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama penetapan upah.
• Mayoritas provinsi menaikkan UMP, dengan Sulawesi Tengah mencatat kenaikan tertinggi 9,08 persen, sementara Papua Tengah tidak mengalami kenaikan.
• DKI Jakarta tetap memiliki UMP tertinggi Rp5,72 juta, sedangkan Jawa Barat terendah Rp2,31 juta; dua provinsi (Aceh dan Papua Pegunungan) masih belum mengumumkan UMP 2026.

Jakarta – Standar pengupahan nasional kembali bergerak naik. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 36 dari 38 provinsi telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebagai acuan upah terendah bagi para pemberi kerja.

Kenaikan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, di mana perhitungan upah minimum turut mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi.

Baca juga: UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Hasilnya, mayoritas provinsi kompak menaikkan UMP tahun depan. Sulawesi Tengah mencatat kenaikan tertinggi sebesar 9,08 persen, sedangkan Papua Tengah tidak mengalami kenaikan alias 0 persen.

Sementara itu, dua daerah masih belum mengumumkan besaran UMP 2026 yakni Nangroe Aceh Darussalam dan Papua Pegunungan.

Dari sisi nominal, DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMP tertinggi sebesar Rp5,72 juta. Adapun Jawa Barat menjadi yang terendah, hanya Rp2,31 juta.

Baca juga: Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis peningkatan kesejahteraan pekerja, meski pelaksanaannya kerap menuai perdebatan antara dunia usaha dan serikat buruh.

Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi

No	Provinsi	UMP 2026	Kenaikan
1	Sumatera Utara	Rp3,22 juta	7,90 persen
2	Sumatera Selatan	Rp3,94 juta	7,10 persen
3	Sumatera Barat	Rp3,18 juta	6,30 persen
4	Riau	Rp3,78 juta	7,74 persen
5	Kepulauan Riau	Rp3,87 juta	7,06 persen
6	Jambi	Rp3,47 juta	7,33 persen
7	Lampung	Rp3,04 juta	5,35 persen
8	Bangka Belitung	Rp4,03 juta	4,05 persen
9	Bengkulu	Rp2,82 juta	5,89 persen
10	Banten	Rp3,10 juta	6,74 persen
11	Jawa Barat	Rp2,31 juta	5,77 persen
12	DKI Jakarta	Rp5,72 juta	6,17 persen
13	Jawa Tengah	Rp2,32 juta	7,28 persen
14	DI Yogyakarta	Rp2,41 juta	6,78 persen
15	Jawa Timur	Rp2,44 juta	6,10 persen
16	Bali	Rp3,20 juta	7,04 persen
17	NTT	Rp2,45 juta	5,45 persen
18	NTB	Rp2,67 juta	2,72 persen
19	Kalimantan Tengah	Rp3,68 juta	6,12 persen
20	Kalimantan Barat	Rp3,05 juta	6,12 persen
21	Kalimantan Timur	Rp3,76 juta	5,10 persen
22	Kalimantan Selatan	Rp3,72 juta	6,54 persen
23	Kalimantan Utara	Rp3,77 juta	5,45 persen
24	Gorontalo	Rp3,40 juta	5,70 persen
25	Sulawesi Tengah	Rp3,17 juta	9,08 persen
26	Sulawesi Utara	Rp4 juta	6,01 persen
27	Sulawesi Tenggara	Rp3,30 juta	7,58 persen
28	Sulawesi Selatan	Rp3,92 juta	7,21 persen
29	Sulawesi Barat	Rp3,31 juta	4,78 persen
30	Maluku	Rp3,33 juta	6,10 persen
31	Maluku Utara	Rp3,51 juta	3,00 persen
32	Papua Barat	Rp3,84 juta	6,25 persen
33	Papua Barat Daya	Rp3,76 juta	4,20 persen
34	Papua	Rp4,43 juta	3,51 persen
35	Papua Selatan	Rp4,50 juta	5,19 persen
36	Papua Tengah	Rp4,28 juta	0 persen