Jakarta – Pemerintah mengalokasikan total anggaran untuk 102 kementerian atau lembaga (k/l) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 senilai Rp .498,2 triliun.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 102 kementerian dan lembaga pemerintahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 kementerian/lembaga yang memperoleh porsi anggaran terbesar.
Di posisi pertama, Badan Gizi Nasional (BGN) menempati pos anggaran paling besar mencapai Rp268 triliun, sebagai pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2026.
Posisi kedua ditempati oleh Kementerian Pertahanan, dengan total anggaran belanja senilai Rp185 triliun.
Diketahui, pos anggaran tersebut akan digunakan untuk pelbagai program, seperti modrnisasi alutsista, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, pembinaan sumber daya pertahanan, riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan, dukungan manajemen, serta pelaksanaan tugas TNI.
Baca juga : Rosan Ungkap Target Investasi 2026 dan Strategi Capai Rp2.175,26 Triliun
Di urutan ketiga, anggaran bagi Kepolisian Republik Indonesia mencapai Rp145,65 triliun.
Anggaran tersebut bakal digunakan untuk program profesionalisme SDM Polri, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi almatsus dan sarana prasarana polri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dukungan manajemen.
Lalu posisi keempat, Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi Rp118,5 triliun, meningkat dari outlook 2025 yang sebesar Rp85,73 triliun.
Baca juga : Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di 2026, Sri Mulyani Beberkan Jurusnya
Kemudian, Kementerian Kesehatan berada di urutan kelima dengan usulan Rp114 triliun, lebih tinggi dari outlook 2025 yang sebesar Rp86,08 triliun.
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More