Teknologi

CSIS: Layanan Cloud Berpotensi Ciptakan 95 Ribu Lapangan Kerja Baru

Jakarta – Survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menemukan bahwa penggunaan komputasi awan (cloud computing) dapat berkontribusi kepada perekonomian Indonesia sebesar Rp35 triliun, juga dapat menciptakan 95 ribu lapangan kerja baru.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan mengatakan, bahwa dalam mendukung Pemerintah Indonesia terkait rencana untuk mengembangkan Pusat Data Nasional (PDN), cloud computing memainkan peran penting dalam agenda transformasi digital Indonesia.

“Pemerintah Indonesia misalnya telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan Pusat Data Nasional (PDN) yang bertujuan untuk mengonsolidasikan dan merampingkan berbagai aplikasi layanan publik menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau yang kita kenal sebagai e-goverment,” ujar Deni di Jakarta, 23 Agustus 2022.

Namun, adopsi komputasi awan di Indonesia, khususnya di sektor publik masih terbatas dan jauh tertinggal dari negara-negara lain. Hal tersebut terlihat pada peringkat E-Government Development Index (EGDI) dimana Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 193 negara.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik di Indonesia perlu lebih ditingkatkan. Sehingga, CSIS dalam survei tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang adopsi cloud computing di sektor publik Indonesia, membahas beberapa keuntungan penting, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor publik.

Hasil dari survei tersebut adalah hanya 30%  dari 169 lembaga publik yang disurvei, menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan layanan cloud, dengan persentase yang terendah ada di sektor kesehatan atau rumah sakit (8,8%) dan pemerintah daerah (25%). Namun, prospek adopsi cloud di sektor publik Indonesia cukup cerah dikarenakan adanya hampir 40% organisasi publik yang berencana untuk menggunakannya di masa depan.

Di samping itu, adopsi komputasi awan di sektor publik Indonesia menghadapi beberapa hambatan dan tantangan serius. Faktor-faktor hambatan ini termasuk mis persepsi mengenai risiko keamanan dan masalah privasi data, ketidakpastian peraturan dan dukungan hukum, sistem pengadaan di pemerintahan, serta kurangnya keterampilan dan mendukung infrastruktur broadband.

Oleh karena itu, Indonesia perlu menunjang kembali peraturan yang ada saat ini, kebijakan yang disusun perlu memberikan ekosistem yang memudahkan untuk berinovasi serta memastikan keamanan dan perpindahan data yang stabil dan baik.

Hal tersebut juga menjadi penting untuk mencari titik keseimbangan dalam kerangka regulasi yang dibuat sehingga tidak berpotensi memperlambat transformasi digital dan modernisasi TIK. (*) Khoirifa

Apriyani

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

5 hours ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

5 hours ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

7 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

7 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

9 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

9 hours ago