Covid Varian Baru Naik, Pemerintah Minta Perketat Prokes dan Gencarkan 3T

Jakarta – Pemerintah mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk setiap izin keramaian dan syarat perjalanan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam setiap kegiatan di tempat umum.

“Dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan perjalanan. Arahan Presiden di airport disiapkan vaksin dosis ke-3,” tegas Airlangga pada Senin, 4 Juli 2022.

Ketua Umum Partai Golkar ini meminta pengelola pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik untuk menggiatkan tracking lewat aplikasi Peduli Lindungi.

Menko Airlangga menyebut, penerapan protokol kesehatan (Prokes) di mal tidak seketat sebelumnya, malah banyak pengunjung mal yang masuk tanpa melakukan pindai aplikasi Peduli Lindungi.

“Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya, jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan itu aplikasinya (PeduliLindungi) ada, barcode-nya ada tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan,” ujarnya.

Saat ini 81% varian kasus covid-19 di Indonesia adalah dengan jenis Omicron BA.4 dan BA.5, dan 100% kasus di Jakarta merupakan varian baru tersebut. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan kondisi penyebaran covid-19 di Indonesia sudah melewati puncak dan cenderung melandai.

Selain prokes, menurut Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, pemerintah perlu memperketat proses 3T.

“Bagaimana menghentikan transmisi di komunitas, ya 3T, tracing testing, dan treatment, serta melakukan isolasi karantina,” kata Masdalina.

Berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah di bulan Maret, disebutkan 99,6% masyarakat Jawa Bali memiliki antibodi covid-19. Pemerintah juga akan melakukan sero survey ketiga pada bulan Juli ini. Menanggapi hal tersebut, Masdalina minta pemerintah menggunakan sistem sero survey yang benar dan diumumkan secara real time.

“Terkait sero survei, tentang sampel dan jumlah dan cara pengembaliannya, komitmen waktu dan tentu test ini mahal. Kalau ada survei verso survei murah itu bukan,” jelas Masdalina.

Pemerintah sendiri, meski hasil sero survei bagus, mereka tetap menggenjot vaksin. Bahkan Presiden minta Menteri Kesehatan untuk mencari pendekatan sosial yang inovatif untuk masyarakat agar semangat booster.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan publik pada penggunaan aplikasi Peduli Lindungi.

Pemerintah disarankan untuk memperkuat edukasi pada publik terkait kegunaan dan tindak lanjut dari aplikasi tersebut. Tindak lanjut yang dimaksudkan adalah saran dan langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika mendapati status pengguna aplikasi yang diwakili dengan warna. Misalnya ketika status merah karena belum vaksin, pengguna dirujuk untuk mendapatkan vaksinasi.

“Pemerintah harus segera melakukan edukasi pada masyarakat terkait dengan aplikasi itu sendiri. Artinya kalau di situ ditemukan ada merah, hitam, itu segera ada tindak lanjutnya,” kata Trubus.

Trubus menekankan pentingnya kerja sama antara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dengan pengelola mal untuk mempermudah pengunjung mal mengakses aplikasi, seperti menyediakan koneksi internet yang stabil. “Ditingkatkan lagi kerja sama antara Satgas Covid-19 dengan pengelola mal,” ungkapnya. (*)

Rezkiana Nisaputra