Jakarta – Ekonom Senior CORE (Center of Reforms Economics) Indonesia, Hendri Saparini menilai melambatnya kredit hingga mendekati 0% bukan disebabkan oleh kinerja perbankan yang menurun, melainkan tidak adanya permintaan dari pasar.
Oleh karena itu, dirinya mendorong Pemerintah maupun regulator terkait untuk dapat menerbitkan aturan terkait integrasi kredit per sektoral guna memuluskan penyaluran kredit perbankan.
“Walau Pemerintah mengalokasikan anggaran besar, karena tidak diitegariskan ke sektoral maka perbankan sulit untuk menyalurkan kreditnya. Harus ada guidance, dukungan serta kemudahan dari sektor tersebut untuk mengarahkan kredit,” jelas Hendri melalui diskusi virtual di Jakarta, Rabu 4 November 2020.
Menurutnya, untuk menyukseskan program pemulihan ekonomi, Pemerintah harus terus mendorong pelaku UMKM agar dapat bangkit ditengah tekanan ekonomi. Oleh karena itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Restrukturisasi masih sangat dibutuhkan UMKM.
Sebagai informasi saja, Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan mengalami terkontraksi pada September 2020. Tercatat kredit hanya tersalurkan Rp5.529,4 tiliun atau tumbuh negatif 0,4% (yoy). Angka tersebut anjlok bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya di Agustus yang masih tumbuh positif 0,6%, (YoY). (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More