CORE Harap Ada Perbaikan Program Kemnaker Bagi Pekerja Terdampak Covid

Jakarta – Sektor tenaga kerja masih menjadi salah satu bidang yang terkena dampak besar dari pandemi Covid-19. Banyak pekerja yang terpaksa harus di-PHK karena perusahaan tak sanggup membayar upah, lantaran juga berimbas penurunan karena Covid-19.

Namun sayangnya, stimulus pemerintah khusus bagi para pekerja di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) saat pandemi misalnya, tak mampu membuat pekerja makin produktif. Bantuan tunai dari pemerintah pasalnya hanya sanggup membuat pekerja yang dirumahkan untuk bertahan hidup saja.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah pun menyoroti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kemnaker. Ia menyebut, Kemnaker menjadi salah satu kementerian yang track record kinerjanya menjadi yang paling banyak disorot terutama saat pandemi. Ia berharap, ke depan akan ada perbaikan seluruh program dari Kemnaker terutama bagi pekerja yang terdampak.

“Kabarnya akan ada lagi reshuffle di tahun depan. Kami harap, kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak baik menjadi pertimbangan. Tentu pilihannya kembali pada Presiden Jokowi sendiri,” ujar Piter seperti dikutip di Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.

Dirinya menegaskan, tujuan JPS berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi, justru tak terdengar progress-nya hingga kini. Bahkan minim sosialisasi dan pencapaiannya.

“Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi,” katanya.

Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, seolah menjadi janji manis kepada banyaknya pengangguran yang tercipta saat pandemi.

Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah, hanya saja banyak yang tak tepat sasaran di lapangan. Sehingga, ikhtiar dan modal besar pemerintah menjadi sia-sia dan tak berfaedah.

Sama dengan upaya kembali menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi, memang tidaklah mudah kata Piter, akan tetapi upaya pemerintah masih bisa dilakukan dengan mencari pola pendampingan sehingga pekerja yang menganggur, tetap mampu menciptakan peluang usaha di kondisi yang sulit di tengah pandemi.

Ia menyarankan, agar stimulus di Kemnaker bisa terfokus. Karena selama ini terlalu banyak, sehingga overlapping dan tak tepat sasaran. “Begini, pemerintah kan sudah punya kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan, juga ada Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker ini mau dibuat macam-macam lagi?” imbuhnya.

Piter meminta agar program stimulus ketenagakerjaan dibuat fokus, supaya mengembangkan sistem agar bisa memanfaatkan teknologi digital, sehingga persoalan data bisa cepat teratasi. “Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus,” tutupnya. (*)