Landed House; Lebih laku. (Foto: Istimewa)
Pada awal tahun perseroan menargetkan penjualan akan dapat mencapai Rp10,9 triliun. Dwitya Putra
Jakarta–Pelambatan ekonomi nasional terus mempengaruhi kinerja perusahaan besar di berbagai sektor. Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang properti seperti PT Ciputra Developmet Tbk (Ciputra) tak luput dari sengatan perlambatan ekonomi.
Ciputra mulai memangkas target prapenjualan atau marketing sales tahun ini sebesar 11,49% jadi Rp9,48 triliun hingga akhir tahun. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat.
Sebelumnya di awal tahun perseroan menargetkan penjualan akan dapat mencapai Rp10,9 triliun.
“Marketing sales kita turunkan jadi Rp9,48 triliun dari rencana awal yang diperkirakan itu Rp10 triliun lebih,” kata Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Ciputra, Tulus Santoso di Jakarta, Selasa, 8 September 2015.
Tulus menyebutkan, hingga saat ini realisasi marketing sales perseroan tercatat telah mencapai sekitar 50,63% dari revisi target yang ditentukan.
“Dari Rp9,48 triliun tadi, sampai saat ini sudah Rp4,8 triliun,” jelasnya.
Tulus juga menuturkan, dengan kondisi seperti sekarang ini, perseroan akan lebih memilih untuk fokus kepada proyek-proyek landed house (perumahan) yang dimiliki dibandingkan dengan proyek high rise (apartemen/perkantoran). Ditambah, kontribusi penjualan landed house lebih besar dibandingkan dengan kontribusi high rise.
“Situasi sepeti ini kita akan lebih fokus ke landed, karena performance relatif stabil meski turun. Landed itu sebesar 85% dari penjualan high rise hanya 15%,” ujarnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More