Ekonomi dan Bisnis

Ciptakan Lapangan Kerja, Pemerintah Harus Dukung Pengusaha

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus berupaya untuk berperan serta dan aktif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk mendukung hal itu, dibutuhkan dukungan pemerintah terhadap pengusaha dalam mendorong ketersediaan lapangan kerja.

“Yang kami sampaikan adalah lebih bersifat konkret. Ini masalahnya perlu dorongan pemerintah. Ini perlu sinergi antara pemerintah dan swasta,” ujar Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani di Istana Merdeka seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.

Dirinya mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para pengusaha untuk dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, dalam mendorong perkembangan bisnis diberbagai sektor, di tengah melambatnya daya beli masyarakat.

“Dari awal menyampaikan buka-bukaan saja, terang-terangan saja, sehingga hasil keputusannya nanti rekomendasinya tepat sasaran. Kita diminta buka kendalanya di pemda maupun provinsi maupun pemeritah pusat,” ucap Rosan.

Sejauh ini, kata Rosan, Kadin terus mendukung para mendukung para pengusaha nasional untuk bisa berkembang, sehingga nantinya dapat bersaing di global. Maka dari itu, tambah dia, selain produk yang mampu bersaing, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkopeten juga menjadi faktor penting.

“Kalau negara ini mau maju, ya pengusaha nasionalnya mesti berkembang, maju, porsinya dunia usaha harus bertumbuh, dengan tidak melupakan pertumbuhan manusianya. Kalau kita ingin pertumbuhan berkualitas, ya manusianya juga harus bertumbuh,” tegas Rosan.

Di sisi lain, dalam mendukung pengusahan nasional juga dibutuhkan sinergi BUMN dengan swasta khususnya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur serta memberikan peran kepada pengusaha daerah dan diharapkan tidak bersinggungan dengan BUMN.

Dalam usulan Kadin, lanjut Rosan, terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung saat ini, diharapkan dapat dilakukan melalui pengelolaan aset produktif di anak perusahaan BUMN di mana anak usaha BUMN dapat dilepas dilapangan sehingga BUMN dapat fokus pada core bisnisnya.

“Usulan BUMN melepas anak perusahaannya ini kita sanggup karena perusahaan ini sudah jadi sehingga cash flow-nya sudah jelas dan dari segi financing lebih terbuk. Pengusaha nasional kami punya banyak kekurangan tapi di sinilah letak sinerginya. Kami akan tindak lanjuti segera,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Transaksi MADINA Bank Muamalat Tembus Rp. 48 triliun pada akhir 2025.

Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More

4 hours ago

BTN Salurkan KUR Rp2,72 Triliun hingga Maret 2026, Perkuat Beyond Mortgage

Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More

4 hours ago

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

4 hours ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

5 hours ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

5 hours ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

5 hours ago