Jakarta- Ekonom Senior dan juga Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2015 Muhammad Chatib Basri menilai stimulus bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat kelas bawah menjadi program paling efektif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat ditengah perlambatan ekonomi akibat covid-19.
Oleh karena itu, dirinya mengimbau Pemerintah untuk memperluas cakupan penerima BLT serta memperbesar nilai dari bantuan tersebut. Chatib menyebut, selayaknya BLT disalurkan dengan jumlah Rp1 juta rupiah per Kepala Keluarga agar dapat memicu pergerakan ekonomi di masyarakat.
“Menurut saya BLT diberikan jangan dikasih Rp600 ribu kasih Rp1 juta dan dikalikan per rumah tangga maka kita butuh Rp180 triliun, uangnya bisa direalokasikan dari Kementerian dan Lembaga,” kata Chatib dalam live video conference di Jakarta, 28 Juli 2020.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, saat ini sebagian besar penduduk Indonesia yang tergolong expiring middle class atau kelompok yang belum memiliki pendapatan cukup dan masuk kelas menengah. Berdasarkan data Bank Dunia, ada 115 juta orang Indonesia yang termasuk dalam expiring middle class atau setara 30 juta rumah tangga.
Menurutnya, dalam situasi saat ini alokasi dana pembangunan infrastruktur dapat dialihkan sementara ke program BLT agar masyarakat dapat merasakan langsung stimulus dari Pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan besaran BLT Desa dari Rp1,8 juta per keluarga menjadi Rp2,7 juta. Peningkatan ini diharapkan bisa membantu penduduk miskin menghadapi pandemi virus corona. Lebih rinci lagi, dalam tiga bulan pertama bantuan diberikan sebesar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Kemudian untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300 ribu per KPM per bulan. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More
View Comments
pemberian BLT saja tidak mendidik untuk kemandirian ekonomi masyarakat miskin, apalagi BLT
menjadi Rp.1.juta per KK keluarga Miskin, itu tidak menyelesaikan masalah, kasih kail nya untuk memancing ikan. tiap Kepala Keluarga Miskin sebaiknya diberi pelatihan ketrampilan khusus, misalnya buat tempe atau kedelai, buat kerajinan/industri kreatif, jualan/dagang sayur, jualan bakso, nasi warteg dll. mereka dilatih, diberi modal/dana bergulir, dan dibimbing, dibina. dimonitor usahanya. misalnya diberi modal/dana bergulir Rp.2.juta s/d Rp.4 atau 5 juta. setelah 6 bln atau maksimal 12 bulan (satu tahun) harus dlinaskan, dan dari dana pelunasan tsb digulirkan untuk KK miskin lainnya. Ingat model takesra dan Kukesra.