Ilustrasi: Kopdes Merah Putih. (Foto: istimewa)
Jakarta – Pemerintah memastikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah bisa mengakses pembiayaan dari bank milik negara (Himbara) per Selasa, 22 Juli 2025.
“Mulai 22 Juli, Kopdes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dikutip Senin, 21 Juli 2025.
Ia menjelaskan, setiap Kopdes Merah Putih akan mendapatkan besaran kredit maksimal Rp3 miliar dengan dengan suku bunga 6 persen per tahun.
Baca juga : Presiden Prabowo Launching 80 Ribu Kopdes Merah Putih di Klaten Hari Ini
“Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi,” jelasnya.
Pihaknya juga mengusulkan grace period atau masa tenggang selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.
Terkait dengan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih, kata dia, akan melibatkan tiga pihak, yakni distributor/supplier, dan bank penyalur.
Baca juga : Ekonom Soroti Risiko Korupsi dan Beban dari Kopdes Merah Putih
Untuk memperoleh pinjaman tersebut, setiap kopdes harus mengajukan langsung kepada bank Himbara. Pihak bank akan melakukan tinjauan kelayakan untuk menentukan jumlah pinjaman.
“Nantinya, kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui,” pungkasnya.
Page: 1 2
Poin Penting CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan terkait rencana… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pembukaan IHSG pekan depan tidak terganggu meski sejumlah… Read More
Poin Penting BEI dan OJK dijadwalkan bertemu MSCI secara daring pada 2 Februari 2026 untuk… Read More
Selain itu diumumkan juga penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota DK OJK Pengganti Ketua dan… Read More
Poin Penting BEI akan mengumumkan Pjs Direktur Utama sebelum perdagangan Senin, 2 Februari 2026, setelah… Read More
Poin Penting Tidak ada kekosongan kepemimpinan di BEI dan pengawasan keuangan, karena PJS yang ditunjuk… Read More