Ilustrasi THR. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mendistribusikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hingga 17 Maret 2025, pencairan THR telah disalurkan kepada 1.541.373 aparatur negara di pemerintah pusat dengan total alokasi mencapai Rp9,36 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pencairan THR ini mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN).
“THR ini kami bayarkan kepada berbagai aparatur negara sesuai dengan hak mereka, dengan harapan dapat menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya bagi pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Selasa, 18 Maret 2025.
Baca juga: Riset Ungkap Gen Z hingga Gen X Punya Prioritas Berbeda dalam Gunakan THR
Secara rinci, THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.
Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personel, THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personel, dan THR PPNPN sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.
Adapun hingga Senin sore kemarin, 17 Maret 2025, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84 persen dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran.
Baca juga: Jangan Cuma Numpang Lewat, Berikut Tiga Tips Bijak Kelola THR
Selain bagi ASN aktif, pembayaran THR juga diberikan kepada para pensiunan yang dilakukan melalui bank penyalur. Pencairan THR bagi pensiunan telah mencapai Rp11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66 persen dari target.
Pembayaran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan dan melalui PT Asabri sebesar Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More