Cegah Pencucian Uang, BI Cabut 3 Izin Money Changer Ilegal

Sentimen Perang Dagang AS Buat Rupiah Anjlok Rp14.700

Jakarta – Bank Indonesia (BI) yang tergabung dalam lembaga pendukung prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) telah menutup 3 Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer yang terindikasi sebagai sarana pencucian uang.

Hal tersebut disampaikan oleh Assistant Director Bank Indonesia (BI) Ronggo Gundala, pada saat acara menyelenggarakan workshop Program Mentoring Berbasis Risiko (PROMENSISKO) mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Menurutnya dari tahun ke tahun jumlah money changer ilegal semakin menurun.

“Kami dan kepolisian terus berkerjasama mencari informasi mengenai money changer yang terindikasikan terlibat dalam pencucian uang, dan BI sudah mencabut 3 izin KUPVA yang terlibat tindak pidana narkotika dan perjudian,” kata Ronggo di Jakarta, Selasa 17 September 2019.

Dirinya menyampaikan, pada tahun 2017 saja, pihaknya bersama Kepolisian telah menutup sebanyak 720 KUPVA BB ilegal yang berada di masyarakat. Dari tahun ke tahun jumlah tersebut menurun seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pencucian uang untuk tindak pidana.

“Di tahun 2017 kita sudah menertibkan sekitar 720 an KUPVA BB ilegal ini dilanjutkan pada 2018 hingga 2019 ada puluhan atau belasan KUPVA yg kita tertibkan,” tambah Ronggo.

Sebelumnya, BI terus mendukung Pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Hal ini diwujudkan dalam 3 (tiga) strategi yang diterapkan.

Pada strategi pertama, BI selalu berupaya untuk pemenuhan standar atau prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), baik secara nasional maupun internasional.

Kedua melalui peningkatan awareness publik dan penyelenggara terkait risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Dan ketiga, melalui peningkatan koordinasi/kerja sama antar lembaga, secara nasional & internasional.

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi