Catatan Kecil untuk Erick Thohir Dan Wamen BUMN

Oleh: Eko B. Supriyanto Pimpinan Redaksi InfoBank Group

KABAR Basuki T. Purnama (Ahok) yang akan menjadi salah satu petinggi BUMN disambut pro dan kontra. Setiap pergantian direksi memang hak pemegang saham, bukan hak Serikat Pekerja sebuah perusahaan. Menteri BUMN adalah wakil pemegang saham pemerintah di BUMN. Pergantian adalah domain pemegang saham.

Pengalaman pada masa periode lima tahun lalu, pergantian direksi tidak punya pola. Atau, semacam memberi signal “ketakutan” kepada direksi dan komisaris BUMN. Bayangkan. Ada beberapa direksi yang baru beberapa bulan sudah dipindah. Diputar-putar tidak jelas, dan bahkan ada yang semacam transit semata. Juga, ada direksi jalan-jalan dulu lalu balik lagi, dan ada beberapa direksi – yang disebut “kroni” yang setahun pindah di tiga BUMN.

Jadi tak heran, di kalangan publik, pada dua tahun terakhir ini, BUMN disingkat “Badan Usaha Milik Nenek” moyangnya, ya karena suka-suka pemegang saham yang memang menjadi hak prerogratifnya.  Namun “suka-suka” ini sering mengandung like and dislike – yang jauh dari sikap profesional dan cenderung menjauhkan prinsip-prinsip key performance indicator (KPI).

Untuk itu, majalah ini menyambut baik langkah Erich Thohir dan Wamen BUMN yang mengedepankan prinsip profesionalime dan KPI dalam pengelolaan BUMN. Langkah Erick Thohir hendak mengajak Ahok merupakan langkah baik, dan perlu direalisasikan. Pengalaman Ahok dan latar belakang pendidikan tentu tak diragukan.

Sebab, saat ini, tak sedikit komisaris BUMN bahkan bank BUMN banyak yang lebih rendah kadarnya dari Ahok. Bahkan, banyak komisaris yang tak paham laporan keuangan. Lebih ngeri lagi, banyak komisaris yang “bolos” rapat atau lebih jelasnya tak pernah datang ke kantor. Tapi, gaji, bonus dan tantiem lancar jaya.

Hal itulah yang menurut Erick Thohir akan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan berbasis KPI dan visi pemerintah. Untuk itu, dalam waktu dekat ada beberapa catatan kecil untuk langkah-langkah ke depan, yang penulis yakin sedang dilakukan;

Pertama, tugas menteri seharusnya diawali dengan memastikan jajaran internalnya bisa bekerja dengan baik sesuai visi Presiden. Untuk itu Menteri BUMN, tinggal lakukan verifikasi, seleksi terhadap track record para petinggi internal. Dan lakukan “pembersihan” terhadap yang memang tidak layak dan bagian dari “kroni-kroni”. Dalam hal ini, kehadiran dua Wamen tentu akan merestrukturisasi organisasi internal  dan ini merupakan langkah penting.

Kedua, selanjutnya menyiapkan arah Kementrian BUMN, road map dan berkomunikasi dengan stakeholder untuk mendapatkan dukungan agar road map bisa dieksekusi dan memberi value bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian yang berkualitas.

Ketiga, melakukan evaluasi direksi dan komisaris hasil pendekatan pribadi dari lingkaran itu-itu. Bahkan segera menyeleksi para direksi dan komisaris yang bisa menjalankan roadmap yang sudah disusun. Seleksi berdasarkan track record, konpetensi, integritas. Bukan like or dislike dan atau titipan-titipan, apalagi transaksional (yang disinyalir kerap terjadi). Ada baiknya, mengganti lembaga assessment berkualitas rendah, yang menyeleksi direksi, karena lembaga ini digunakan untuk menggugurkan atau mengangkat orang yang disukai dan tidak disukai.

Keempat, penempatan para direksi dan komisaris seharusnya didasarkan atas kebutuhan bumn. Mereka yang punya kelas dan track record hebat, ditempatkan di bumn besar dan strategis, sehingga bisa menjadi global player. Profesional yang kelasnya sedang-sedang saja, cukup ditempatkan di BUMN size sedang. Jangan seperti selama ini, nama-nama yang tak terdengar track record-nya tiba-tiba nangkring di jajaran direksi di BUMN. Itu terjadi karena bagian dari lingkaran atau “kroni-kroni”.

Kelima, para direktur utama yang  dipercaya, mestinya dikasih kesempatan memilih orang-orang untuk menjadi dream team. Jangan dicampur-campur dengan orang-orang titipan apalagi transaksional. Drean team tersebut diberikan waktu paling tidak 3 tahun. Jika tidak performa, ganti semuanya. Ini lebih fair ketimbang team campur aduk. Periode lalu ada dirut yang diberi kebebasan membentuk dream team, tapi jujur lebih banyak bongkar pasang copot sana copot sini.

Keenam, selama ini BOD banyak BUMN kayak transit. Baru beberpa bulan diganti, bahkan ada beberpa direksi setahun pindah tiga BUMN. Bolak balik dan seperti setrika terkesan tanpa konsep. Puter puter dan gonta-ganti. Ini memberi kesan ketakutan dan ded-degan bila terjadi RUPS. Tidak ada kejelasan dan kepastian

Ketujuh, BUMN-BUMN juga mesti di-re class lagi sesuai fungsi peran utama. Selama ini terkesan peran BUMN hanya CSR yang cenderung pencitraan. Padahal harusnya memberi nilai tambah untuk ekonomi sesuai fungsi peran bidangnya. Untuk itu pula, jumlah BUMN dikurangi. Sudah waktunya BUMN-BUMN yang sudah dikerjakan swasta dan tidak kompetitif ditutup, atau dijadikan bagian dari divisi dari yang sudah ada.

Tidak mudah mengelola BUMN yang selama ini terkesan dimiliki oleh banyak stakeholder termasuk serikat pekerja yang berpikir sebagai partai politik. Namun penulis yakin Erick Thohir dan Wamen BUMN akan lebih berhasil. Asal, Erick Thohir tidak mengulang periode sebelumnya yang membuat “kroni-kroni”, dan terkesan tanpa pola, tidak berbasis KPI dan GCG dalam pemilihan direksi, dan komisaris — meski visinya jelas Sinergi BUMN.

Langkah awal merestrukturisasi organisasi BUMN lebih cepat lebih baik, karena kehadiran dua Wamen tentu redundant dengan pejabat-pejabat Kementrian BUMN. Erick Thohir dan dua Wamen harus bertindak cepat sebelum “masuk angin” diserbu para “serigala” untuk kepentingan politik praktis.

Selamat bekerja