Keuangan

Catat! 3 Pesan Wapres untuk Pegiat Ekonomi Syariah

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menyampaikan tiga pesan penting dalam rangka menguatkan ekonomi syariah nasional. Ketiga pesan tersebut ditujukannya kepada seluruh pegiat ekonomi syariah di Tanah Air.

Pertama, Ma’ruf yang sekaligus Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berpesan kepada segenap pegiat ekonomi syariah Tanah Air untuk meningkatkan serta memperluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital.

Kata Ma’ruf, bahwa pesan pertama ini sangat krusial karena tanpa pengembangan digitalisasi, akan sukar bagi sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk berkompetisi di skala global. Melalui teknologi digital, produksi layanan atau produk halal akan terakselerasi secara lebih efisien dan produktif.

Baca juga: Digitalisasi Makin Masif, Bos BI Ajak Industri Keuangan Syariah Tangkal Serangan Siber

“Saya mengapresiasi pengembangan platform aplikasi Satu Wakaf Indonesia yang hari ini akan diluncurkan. Ini adalah salah satu wujud digitalisasi di sektor syariah yang akan meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan wakaf,” ucapnya pada opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023. 

Kedua, ia berpesan untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah sampai 50 persen. Ia terangkan jika peningkatan literasi serta inklusi ini bakal berhubungan dengan perluasan pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam mewujudkan peningkatan literasi dan inklusi hingga 50 persen itu, Wapres minta kepada seluruh pegiat dan pelaku ekonomi syariah nasional untuk menciptakan strategi komunikasi, narasi, dan kanal-kanal informasi yang relevan dengan perkembangan masa kini.

“Ini penting agar mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda kita, oleh calon-calon pemimpin masa depan kita,” tambahnya.

Lalu yang ketiga, ia berpesan untuk menjaga dan mengawal konsistensi serta keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah hingga masa mendatang. Ia meminta untuk terus dilakukan penguatan sinergi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan.

“Saya juga minta supaya dituntaskan penyusunan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2024-2029, dan integrasikan ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” tegasnya.

Baca juga: Wapres Ajak Pengusaha ‘Hijrah’ Gunakan Produk Keuangan Syariah

Sebagai informasi, pada kesempatan yang sama, Pemerintah Indonesia juga meluncurkan Masterplan Industri Halal Indonesia. Ma’ruf pun meminta kepada KNEKS, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia serta lembaga terkait lainnya untuk mengawal dan segera merealisasikan masterplan tersebut.

“Konkretkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB Syariah yang terukur, serta menjadi bagian dalam perhitungan PDB Nasional. KNEKS, perbankan syariah, dan Bank Indonesia bisa berkolaborasi untuk merealisasikannya,” pungkas Ma’ruf. Steven Widjaja

Galih Pratama

Recent Posts

TUGU Siapkan RUPS 29 April, Saham Menguat Jelang Pembagian Dividen

Jakarta - Emiten asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) dijadwalkan menggelar Rapat Umum… Read More

2 hours ago

ISEI Ajak Percepat Hilirisasi Perikanan untuk Dorong Ekonomi

Jakarta – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mendorong percepatan hilirisasi sektor perikanan lewat investasi dan… Read More

3 hours ago

SRO Luncurkan Sejumlah Program Demi Gaet Investor Perempuan

Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat, dari total jumlah investor pasar modal… Read More

18 hours ago

Negosiasi Tarif Indonesia-AS, Ini Pengaruhnya ke Pasar Modal

Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, sebelumnya telah menetapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap… Read More

18 hours ago

APBN Hanya Sanggup Danai 12,3 Persen Kebutuhan Iklim, Pemerintah Akui Fiskal Terbatas

Jakarta – Kapasitas ruang fiskal APBN masih sangat terbatas dalam mendanai berbagai proyek transisi energi… Read More

20 hours ago

53 Persen Perusahaan di Indonesia Belum Pakai AI, Helios dan AWS Ungkap Alasannya

Jakarta - Tahun 2024 lalu, perusahaan akuntansi multiglobal, menemukan data bahwa 53 persen pemimpin perusahaan… Read More

21 hours ago