Jakarta – Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mencermati seleksi calon dewan pengawas serta calon direksi BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan. Dimana diketahui, sejumlah nama para calon telah ditindaklanjuti Presiden Jokowi dengan pengajuan surat kepada DPR.
Menurutnya, jabatan tersebut harus diisi dengan sosok yang kompeten di bidang perasuransian nasional. Tak hanya itu, menurutnya calon direksi BPJS juga memperlukan pengalaman pengelolaan perusahaan yang berbeda dengan pengalaman mengelola instansi pemerintah terlebih untuk BPJS Kesehatan yang masih didera defisit keuangan.
“Karena saat ini (BPJS Kesehatan) didera persoalan krusial yakni defisit struktural dan efektifitas operasional khususnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan optimisme adanya sosok berkomitmen tinggi untuk mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi kemaslahatan yang lebih banyak,” kata Irvan kepada Infobanknews di Jakarta, Selasa 12 Januari 2021.
Menurutnya, dengan sistem jaminan kesehatan yang lebih baik kedepan juga akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Khususnya yang belum memiliki akses kepada pelayanan kesehatan berkualitas seperti masyarakat kurang mampu dan para pensiunan.
“Perlu diingat pula lolosnya sejumlah pejabat BPJS daerah selain menunjukkan terbukanya mobilitas vertikal ,hendaknya tidak menafikan tuntutan inovasi dan terobosan ide ide segar dari para kandidat direksi,” tambah Irvan.
Sebagai informasi saja, tercatat ada 16 nama calon direksi untuk BPJS Kesehatan sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan Panitia Seleksi sudah memilih 14 nama. Sementara untuk calon dewan pengawas BPJS Kesehatan terdapat 13 nama yang terdiri dari berbagai unsur. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan terdapat 14 nama calon. (*)
Editor: Rezkiana Np
Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi total denda Rp755 miliar kepada 97 penyelenggara… Read More
Poin Penting AFTECH berharap formasi baru Dewan Komisioner OJK dapat memperkuat kebijakan dan pengawasan industri… Read More
Poin Penting KPK mencatat 67,98% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 hingga 11 Maret 2026… Read More
Poin Penting Gubernur Babel mewajibkan ASN menggunakan sepeda atau kendaraan roda dua untuk menekan konsumsi… Read More
Poin Penting DPR meminta wacana belajar dari rumah untuk efisiensi energi dikaji hati-hati, karena berpotensi… Read More
Poin Penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan KPR subsidi Rp16,79 triliun kepada 122.838… Read More