Jakarta – Komisi XI DPR RI pada hari ini (8/7) melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono.
Dalam paparannya yang mengusung tema Penguatan Peran BI Menuju Indonesia Maju dan Berdaya Tahan, Doni memiliki visi misi untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang tumbuh tinggi, berdaya tahan, dan inklusif melalui penetapan dan pengimplementasian kebijakan yang efektif, sinergis, dan istiqomah, menuju Indonesia maju.
Dari berbagai strategi yang akan dilakukan, Doni yakin yang terpenting saat kondisi pandemi ini ialah elektronifikasi atau keuangan digital untuk tetap menjalankan roda perekonomian nasional.
“Mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran Indonesia, dengan membentuk ekosistem digital yang sehat, percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan BI,” ujar Doni saat menjalani fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu 8 Juli 2020.
Selain digitalisasi pada sistem pembayaran, elektronifikasi pada sekror pemerintah daerah juga dinilai dapat terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu pihaknya akan mendorong digitalisasi di sejumlah daerah.
“Elektronifikasi pemda ini dapat meningkatkan PAD melalui governance dan melalui elektronifikasi, PAD bisa meningkat, transportasi juga bisa melakukan elektronifikasi di daerah-daerah. QRIS akan terus kami dorong sebagai sarana pembayaran yang terstandarisasi,” jelas Doni.
Sebagai informasi saja, sebelumnya Komisi XI telah melakukan fit and proper test terhadap dua calon Deputi Gubernur BI. Pada jadwal pertama, fit and proper test dijalankan oleh Juda Agung dilanjutkan oleh Aida S. Budiman kemudian Doni Primanto Joewono.
Ketiga nama tersebut merupakan kandidat Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya dipilih DPR. Ketiga calon DG-BI tersebut nantinya akan dipilih satu nama untuk menggantikan posisi Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir pada 17 Juni 2020. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More