Jakarta – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti kepemilikan lahan petani gurem yang memprihatinkan dan food estate.
Cak Imin, menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, sebanyak 16 juta rumah tangga petani gurem hanya memiliki tanah atau lahan yang luasnya tidak mencapai setengah hektare. Hal itu menurutnya bukti dari abainya pemerintah terhadap nasib petani dan nelayan.
Baca juga: 6 Juta Petani Tembakau Siap Menangkan Capres di Pilpres 2024, Ini Syaratnya
“16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ucap Cak Imin dalam Debat Cawapres di Jakarta, 21 Januari 2024.
Lalu, ia juga menegaskan untuk menghentikan program pengadaan nasional melalui food estate yang dinilai terbukti mengabaikan petani ataupun masyarakat adat Indonesia.
“Food estate terbukti mengabaikan petani kita meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan,” imbuhnya.
Baca juga: Dari Merugi, Holding BUMN Pangan ID FOOD Berhasil Cetak Untung Hingga 129 Persen
Dirinya menekankan bahwa untuk mewujudkan keseimbangan manusia dengan alam perlu ditindaklanjuti dengan serius, salah satunya dengan memberikan anggaran untuk krisis iklim lebih besar dibanding sektor lainnya.
“Kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional, harus berpijak pada yang namanya keadilan, keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilian antargenerasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial,” ujar Cak Imin. (*)
Editor: Galih Pratama
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More