PT Trans Logistik Perkasa (TLP). Foto: Istimewa
Jakarta – PT Trans Logistik Perkasa (TLP) yang merupakan anak perusahaan PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) persentase kepemilikan 30% kembali mendapatkan tambahan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp1 triliun dengan tenor 8 tahun.
Corporate Secretary Trans Power Marine Rudy Sutiono mengatakan, fasilitas kredit ini untuk membiayai pembelian kapal-kapal baru maupun bekas serta modal kerja untuk operasional perseroan. Hal demikian diharap dapat mendongkrak kinerja induk perusahaan di tahun ini dan juga tahun depan.
Baca juga: Bos BCA Optimis Capai Target Pertumbuhan Kredit hingga 12% di 2023
“Trans Logistik Perkasa telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit tersebut pada tanggal 4 September 2023 dan diharapkan dapat mendukung rencana ekspansi TLP yang secara tidak langsung tentunya berdampak pada kinerja induk perusahaan yaitu Trans Power Marine,” ujar Rudy dalam keterangannya dikutip 7 September 2023.
Pada kuartal pertama tahun 2022, Trans Logistik Perkasa telah mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp765 miliar yang diperuntukkan untuk modal kerja dan pembangunan 15 set kapal baru, sehingga total plafon kredit yang telah diterima dari BCA adalah sebesar Rp1,765 triliun.
Lebih lanjut jelas Rudy, Armada yang dimiliki oleh TLP difokuskan untuk melayani pengangkutan bijih nikel ke smelter-smelter yang ada di Indonesia sebagai upaya mendukung program hilirisasi pemerintah.
“Tidak menutup kemungkinan armada yang dimiliki TLP mengangkut juga barang curah lainnya selain nikel,” ungkap dia. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More