Cadangan Devisa RI Turun Jadi USD151,9 Miliar di Februari 2026

Poin Penting

• BI mencatat cadangan devisa turun menjadi USD151,9 miliar pada Februari 2026 dari USD154,6 miliar di Januari.
• Penurunan cadangan devisa dipicu pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh BI.
• Meski turun, cadangan devisa Februari diklaim masih kuat, setara 6,1 bulan impor dan di atas standar internasional.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 sebesar USD151,9 miliar. Angka ini menurun dibandingkan posisi pada akhir Januari 2026 yang senilai USD154,6 miliar. 

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, penurunan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

“Di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” kata Denny dalam keterangan resmi, Jumat 6 Maret 2026.

Baca juga: Program Biodiesel Diklaim Bikin Negara Hemat Devisa Rp720 Triliun

Denny menyatakan, posisi cadangan devisa pada akhir Februari 2026 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Baca juga: Ekspor Produk Halal Dorong Devisa RI, Nilainya Segini

“Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” tambahnya.

BI terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

Editor: Galih Pratama