Jakarta – Ekonom Senior Faisal Basri kembali mengkritik kebijakan Pemerintan terkait penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Dirinya bahkan memperkirakan, butuh waktu 3 tahun agar ekonomi RI pulih serperti layaknya sebelum pandemi.
“Jadi ini tanda-tanda masih jauh kita dari pulih. Barangkali butuh Waktu 3 tahun paling cepat untuk pulih ke kondisi sebelum pandemi. Paling cepat 3 tahun mungkin 3 sampai 5 tahun,” kata Faisal melalui video conference di Jakarta, Jumat 16 Juli 2021.
Faisal juga menyatakan, ada 2 faktor yang membuat pemulihan ekonomi RI berjalan lambat, yakni lambatnya penyaluran kredit perbankan dan tidak terorganisirnya penanganan covid-19.
Pada faktor penyaluran kredit lanjut Faisal, bank dinilai lebih memilih untuk menyalurkan danannya ke surat utang ketimbang menyalurkannya ke kredit. “Teman-teman bisa lihat bank itu bukan membantu UMKM kasih kredit dan sebagainya uangnya dibelikan surat utang pemerintah sehingga sekarang pembeli terbanyak dari surat utang pemerintah itu adalah bank 38%,” ujar Faisal.
Sebagai informasi saja, OJK mencatat penyaluran kredit perbankan pada bulan Mei 2021 secara tahunan masih terkontraksi sebesar -1,23% (YoY). Meski demikian, nilai kontraksi tersebut membaik dari bulan sebelumnya di level -2,28% (YoY).
Sementara itu, untuk penanganan pandemi sendiri dinilai Faisal tidak konsisten lantaran kebijakan yang berubah-ubah. Oleh karena itu dirinya meminta Pemerintah untuk tanggap dan sigap dalam penanganan pandemi covid-19 yang belum berakhir terutama terkait dengan PPKM Darurat.
“Kalau lihat situasi seperti ini lambat, bertele-tele pandeminya. Karena tidak terorganisir, panglima perang (penanganan covid-19) ganti-ganti, pakai cara-cara preman nantang nantang nggak karuan,” pungkas Faisal. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More
Poin Penting Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal… Read More