Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 dalam acara Sharing Session dengan tema "Mewujudkan BPR yang Tangguh melalui Sinergi dan Tata Kelola", di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025. (Foto: Muhammad Zullfikar)
Jakarta – Indonesia memiliki 127.000 koperasi. Jika ditambah dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang bakal diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto yang ditargetkan sebanyak 80.000, maka jumlah koperasi di Indonesia akan menjadi 207.000 buah. Sayangnya, ratusan ribu koperasi di Indonesia berukuran kecil-kecil.
“Jika kita ambil 300 koperasi di dunia tidak ada yang masuk, bahkan kalau kita ambil 1.000 koperasi pun tidak ada dari Indonesia, koperasi di Indonesia baru masuk dalam jajaran 1.200 koperasi di dunia,” ujar Burhanuddin Abdullah, Ketua Tim Pakar Presiden Prabowo Subianto ketika memberi sharing session “Mewujudkan BPR yang Tangguh melalui Sinergi dan Tata Kelola” yang digelar The Finance, di Merlyn Park Hotel, Jakarta, 20 Juni 2025.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menambahkan, rasio penduduk yang menjadi anggota koperasi di Indonesia sangat rendah di bandingkan negara lain.
Baca juga: Satgas Siapkan Koperasi Merah Putih Percontohan
“30 persen orang di negara maju adalah anggota koperasi, di Indonesia hanya 10 persen. Nah KMP itu didirikan untuk membuat orang bekerja, dan anggota koperasi makin banyak yang kita harapkan naik dari 10 persen menjadi 40 persen,” imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan, kunci maju tidaknya koperasi adalah pendidikan.
“Pendidikan untuk mendemokrasikan diri, pendidikan untuk mendemokrasikan perekonomian. Tanpa pendidikan yang berkelanjutan itu tidak mungkin kita memajukan koperasi di Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Selesai 100 Persen, Sambas Pelopori Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Perbatasan
Selain itu, kemajuan juga terhambat oleh sejumlah larangan.
“Banyak aturan yang melarang koperasi untuk maju. Di negara maju itu koperasi bisa mendirikan rumah sakit, di sini tidak bisa,” ujar Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang kemudian mengubahnya menjadi Universitas Koperasi Indonesia dari 2011 sampai 2023 ini. (*) KM
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More
Poin Penting Bank Mandiri raih 5 penghargaan BI 2025 atas kontribusi di makroprudensial, kebijakan moneter,… Read More
Poin Penting Menhut Raja Juli Antoni dikritik keras terkait banjir dan longsor di Sumatra, hingga… Read More