Burhanuddin Abdullah, Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008 dalam acara Sharing Session dengan tema "Mewujudkan BPR yang Tangguh melalui Sinergi dan Tata Kelola", di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025. (Foto: Muhammad Zullfikar)
Jakarta – Indonesia memiliki 127.000 koperasi. Jika ditambah dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang bakal diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto yang ditargetkan sebanyak 80.000, maka jumlah koperasi di Indonesia akan menjadi 207.000 buah. Sayangnya, ratusan ribu koperasi di Indonesia berukuran kecil-kecil.
“Jika kita ambil 300 koperasi di dunia tidak ada yang masuk, bahkan kalau kita ambil 1.000 koperasi pun tidak ada dari Indonesia, koperasi di Indonesia baru masuk dalam jajaran 1.200 koperasi di dunia,” ujar Burhanuddin Abdullah, Ketua Tim Pakar Presiden Prabowo Subianto ketika memberi sharing session “Mewujudkan BPR yang Tangguh melalui Sinergi dan Tata Kelola” yang digelar The Finance, di Merlyn Park Hotel, Jakarta, 20 Juni 2025.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menambahkan, rasio penduduk yang menjadi anggota koperasi di Indonesia sangat rendah di bandingkan negara lain.
Baca juga: Satgas Siapkan Koperasi Merah Putih Percontohan
“30 persen orang di negara maju adalah anggota koperasi, di Indonesia hanya 10 persen. Nah KMP itu didirikan untuk membuat orang bekerja, dan anggota koperasi makin banyak yang kita harapkan naik dari 10 persen menjadi 40 persen,” imbuhnya.
Burhanuddin mengatakan, kunci maju tidaknya koperasi adalah pendidikan.
“Pendidikan untuk mendemokrasikan diri, pendidikan untuk mendemokrasikan perekonomian. Tanpa pendidikan yang berkelanjutan itu tidak mungkin kita memajukan koperasi di Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Selesai 100 Persen, Sambas Pelopori Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di Perbatasan
Selain itu, kemajuan juga terhambat oleh sejumlah larangan.
“Banyak aturan yang melarang koperasi untuk maju. Di negara maju itu koperasi bisa mendirikan rumah sakit, di sini tidak bisa,” ujar Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang kemudian mengubahnya menjadi Universitas Koperasi Indonesia dari 2011 sampai 2023 ini. (*) KM
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More