Garuda Indonesia; Terima pinjaman. (Foto: Rezkiana Nisaputra)
Jakarta – Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri II BUMN mengatakan, pemulihan Garuda Indonesia saat ini memerlukan dukungan atau burden sharing (berbagi beban) dari para kreditur. Menurutnya, ada tiga syarat yang diperlukan Garuda agar bisa pulih dari kondisinya saat ini. Syarat pertama adalah restrukturisasi kredit yang membutuhkan dukungan semua pihak.
“Pertama adalah dukungan dari kreditur, baik kreditur perbankan, kreditur surat berharga, dan dukungan lessor. Ini menjadi fokus kami, bagaimana dalam 3-6 bulan ke depan kita bisa mendapat dukungan kreditur,” jelas Tiko pada paparan virtualnya, Selasa, 21 September 2021.
Kemudian, syarat kedua yang dibutuhkan oleh Garuda adalah upaya untuk melakukan pemulihan pasca restrukturisasi kredit. Tiko mengungkapkan, jumlah rute dan armada Garuda Indonesia harus dikurangi untuk mencapai efisiensi. Lalu, pemotongan serta efisiensi yang signifikan dari kinerja operasional perlu dilakukan untuk mengurangi nilai hutang yang ada.
Syarat ketiga dan terakhir adalah upaya untuk bangkit pasca restrukturisasi kredit. Garuda memerlukan pendanaan baru pasca restrukturisasi untuk dapat terbang kembali. Dukungan pendanaan tersebut bisa diperoleh dari pemegang saham eksisting, investor strategis, maupun kreditur. Tiko mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa investor strategis yang ingin berpartisipasi dalam penyehatan Garuda.
“Ini merupakan 3 syarat utama, tanpa ketiga syarat ini maka akan sangat sulit membuat Garuda survive apalagi untuk pulih lagi, pasca Covid-19 nanti,” ujarnya.
Berdasarkan datanya, rata-rata penambahan utang Garuda Indonesia tercatat sebesar US$79 juta atau setara Rp1,14 triliun per bulan sepanjang 2020. Sepanjang kuartal I/2021 pun penambahan utang mencapai US$50 juta per bulannya atau setara dengan Rp750 miliar per bulannya (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More