Bupati Sekadau Dukung Investasi Sawit karena Berdayakan Masyarakat dan Buka Lapangan Kerja

Jakarta — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) selenggarakan Forum Pemikiran Strategis Nasional untuk membahas strategi penguatan sawit rakyat dalam membangun ekosistem yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (27/5).

Hadir sebagai pembicara dari pemerintah daerah, organisasi petani, hingga akademisi untuk membahas arah baru pembangunan sawit di Indonesia.

Salah satu pembicara utama, Bupati Sekadau, Aron, S.H., menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap petani dalam pembangunan industri sawit nasional. Ia menyatakan dukungan terhadap investasi sawit selama ini karena dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa.

“Kami mendukung investasi kelapa sawit karena terbukti membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat, khususnya di Sekadau. Tapi kami ingin pastikan pertumbuhan ini memberi ruang bagi petani kecil dan masyarakat adat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujar Aron.

Dalam kesempatan yang sama, Aron juga menyampaikan harapan terhadap akselerasi kebijakan energi nasional yang mengarah pada pengembangan biodiesel dari kelapa sawit.

“Harapan kami dalam waktu dekat, pemerintah pusat segera mendorong produksi CPO menjadi biodiesel secara masif. Kami di daerah memang menunggu itu, sambil berharap harga sawit akan naik dan petani sawit kita akan sejahtera,” tegasnya.

Baca juga: Kemendag: Industri Kelapa Sawit Jadi Engine Pertumbuhan Ekonomi RI

Aron memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan 2021–2024, dengan fokus pada dukungan konkret terhadap petani.

Program-program strategis yang dijalankan meliputi bantuan benih unggul, pendampingan sertifikasi ISPO, pembangunan infrastruktur distribusi komoditas, serta legalisasi lahan melalui program PTSL dan TORA.

Komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan penguatan kearifan lokal juga menjadi bagian integral dari kebijakan wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Barat itu. Sekadau telah mengakui keberadaan tiga komunitas masyarakat hukum adat Dayak sebagai kawasan perlindungan berbasis adat.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyambut baik berbagai terobosan yang dilakukan Pemkab Sekadau dan menekankan perlunya dukungan lebih besar dari pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah.

“Apa yang dilakukan Bupati Aron adalah bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Kita butuh lebih banyak kepala daerah seperti ini. Sudah saatnya pemerintah pusat menjadikan sawit rakyat sebagai pilar utama industri, bukan sekadar pelengkap,” kata Sabarudin.

Baca juga: Astra Agro Ungkap Strategi Hadapi Tantangan Industri Sawit

Terakhir, Sabarudin juga meminta pemerintah agar pendanaan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sepenuhnya bisa dibiayai oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2025.

“Sesuai Perpres biaya sertifikasi ISPO semestinya bersumber dari BPDPKS. Akses dana BPDPKS dapat mendukung sertifikasi ISPO bagi petani sawit kita sehingga mendukung market sawit di tingkat global,” tukasnya. (*) Ari Nugroho